Home / Ketua KPU Kabupaten Dompu
Tampilkan postingan dengan label Ketua KPU Kabupaten Dompu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketua KPU Kabupaten Dompu. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Maret 2018

KPU Dompu dan Panwaslu Rakor Bahas Tahapan

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat kordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Dompu terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. Rapat itu dihadiri oleh komisioner, sekretaris dan kasubag lingkup KPU Kabupaten Dompu dan Ketua, anggota beserta sekretaris Panwaslu Kabupaten Dompu, Selasa (20/3) bertempat di ruang kerja Ketua KPU Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto yang memimpin acara itu mengatakan bahwa rapat kordinasi ini bertujuan untuk membangun silaturahmi, sinergitas dan membahas serta mediskusikan hal-hal terkait dengan beberapa catatan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 yang sudah dan sedang berjalan.

Lanjutnya, untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yang sudah dan sedang melaksanakan verifikasi calon perseorangan, pemutahiran data pemilih, dan kampanye. 
"Alhamdulillah tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 sejauh ini berjalan dengan baik namun tentu mungkin ada catatan atau evaluasi panwas yang perlu kami dengarkan dan ketahui hari ini sebagai bagian dari evaluasi kami kedepan" Ujar Rusdy.

Sementara untuk tahapan pemilu 2019 imbuh Rusdy, KPU Kabupaten Dompu telah melakukan rekrutmen/pembentukan PPK dan PPS Pemilu dan telah menyusun dan mengusulkan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2019. Yang saat ini sudah di ajukan ke KPU RI melalui KPU Propinsi.

"Kami berharap agar semua proses tahapan bisa diawasi pada setiap tingkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kewenangan masing-masing". Harapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu Swastari Haz menyampaikan terimakasih atas rapat kordinasi ini, rakor ini menjadi penting untuk kita menyatukan pemahaman, persepsi dan membangun sinergitas karena memang ada beberapa catatan penting yang menjadi evaluasi untuk perbaikan kedua institusi dalam menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 dan pemilu tahun 2019.

"sinergitas antara sesama penyelenggara itu penting melalui rapat kordinasi, diskusi dan komunikasi secara intens seperti ini” Ungkapnya (Humas).

Pada

Selasa, 13 Maret 2018

Rusdy: Terimakasih Kami


Dompu,- Sebelum rapat pleno terbuka ini ditutup, perkenankan kami menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh anggota PPDP yang telah bekerja lebih kurang dua bulan untuk mengunjungi setiap rumah pemilih, ketua, anggota dan secretariat PPS, Ketua, Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS yang telah bekerja maksimal siang malam untuk melakukan monitoring, suprevisi serta melaksanakan rekapitulasi pada desa/kelurahan dan kecamatan masing-masing, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Dompu beserta seluruh jajaranya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang telah bekerjasama dalam mengawasi, memberikan masukan dalam proses coklit, rekap tingkat PPS, PPK dan KPU Kab. Dompu.

“Tak lupa juga kami sampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu, aparat keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, Dinas Dukcapil, Bakesbangpoldagri, Satpol PP, media massa, dan telebih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu yang sudah berkenan untuk menerima dan memberikan data yang dibutuhkan oleh petugas kami selama proses coklit sejak 20 Januari hingga 18 Februari 2018”. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto sebelum menutup acara rapat pleno tekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dan penetapan daftar pemilih sementara, Selasa (13/3) bertempat di Aula KPU Kabupaten Dompu.

Lanjutnya, terimakasih dan rasa bangga untuk seluruh komisioner, sekretaris dan para kasubag serta seluruh staf sekretariat terutama operator dan admin SIDALIH telah sama-sama bekerja untuk menghasilkan data pemilih yang update dan valid. “Kami juga memohon maaf apabila dalam proses-proses yang telah dilakukan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf” Ungkapnya

Imbuhnya, pada saatnya nanti, kami akan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ini kepada masyarakat, harapannya apabila masih ada yang belum terdaftar dan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan DPS ini akan kami lakukan perbaikan sehingga DPT ditetapkan benar-benar valid. (Humas)

Pada Komentar

Selasa, 02 Januari 2018

KPU NTB Plenokan Jumlah Dukungan Ali-Sakti

Mataram,- KPU Provinsi NTB melaksankan Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, Selasa (2/1) bertempat di Hotel Lombok Astoria.

Kegiatan yang dimpimpin langsung oleh Ketua yang didampingi oleh seluruh komisioner dan sekretaris KPU Provinsi NTB itu dihadiri oleh Pejabat Dukcapil, Kesbangpolinmas, Ketua dan anggota Bawaslu NTB, Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ali BD dan Gede Sakti.

Rapat pleno itu merupakan puncak dari rapat pleno yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari PPS, PPK dan Kabupaten/kota dan KPU provinsi tinggal melakukan rekapitulasi dari yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/kota.

Berdasarkan rapat pleno yang telah berjalan dengan aman dan lancar tersebut diputuskan bahwa dukungan untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB a.n. Ali BD dan Gede Sakti yang memenuhi syarat sebanyak 252.818 dukungan dari 313.563 dukungan yang telah diserahakan kepada KPU Provinsi NTB. Sebanyak 58.222 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sementara syarat minimal yang harus ada adalah sebanyak 303.331 dukungan, artinya pasangan tersebut masih kekurangan sebanyak 50.513 dan sesuai ketentuan kekurangan itu diserahkan pada masa perbaikan sebanyak 2 kali dari jumlah kekurangan artinya bakal pasangan tersebut harus menyampaikan kekurangan sebanyak 101.026 dukungan. (Humas)
Pada Komentar

Sabtu, 23 Desember 2017

Tata Dapil, KPU Dompu Gelar Rapat Dengan Staeholder


Dompu,-KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat penataan daerah pemilihan dan simulasi penghitungan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Dompu Tahun 2019 yang dihadiri oleh unsur Dinas/instansi terkait, Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Panwaslu, Camat dan Tokoh Masyarakat  Sabtu (23/12) bertempat di Hotel Tursina.

Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto dalam pengantarnya mengatakan bahwa rapat penataan dapil dan simulasi penyusunan dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten Dompu tahun 2019 ini merupakan acara lanjutan dari rapat kerja pada beberapa waktu lalu. Dimana pada saat itu kami sudah meminta masukan dalam rangka penataan dapil.

Berdasarkan masukan tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan KPU lanjutnya penataan dapil hanya diperkenankan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi 7 prinsip penataan dapil dan terhadap penataan dapil ini KPU sifatnya hanya melakukan kajian dan mengusulkan kepada KPU RI.

“KPU Kabupaten Dompu sifatnya hanya melakukan kajian terhadap dapil yang ada apakah sesuai dengan prinsip penataan yang ada atau tidak. Kalau sesuai, maka tidak ada alasan untuk penataan namun kalau masih ada yang bertentangan, maka tidak ada alasan untuk tidak menata dapil.” Papar Rusdy

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa berdasarkan kajian bahwa pada pemilu mendatang, kemungkinan besar ada pergeseran kursi dari dapil 3 yang sebelumnya 11 kursi menjadi 10 kursi dan dapil 2 yang sebelumnya 8 kursi  menjadi 9 kursi.

Kemudian terkait dengan dapil, Rusdy megutarakan bahwa setelah melakukan kajian terhadap 7 prinsip penataan dapil. Ada dapil yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada yaitu dapil 2 yang merupakan gabungan Kecamatan Woja dan Kilo.

“Menurut kajian kami dalam pemilu tahun 2019 maksimal terdapat  4 daerah pemilihan dengan simulasi dapil 1 yang terdiri dari gabungan kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u dengan alokasi 11 Kursi, Dapil 2 yang berdiri sendiri Kecamatan Woja dengan alokasi 7 Kursi, Dapil 3 Yang terdiri dari gabungan kecamatan Manggelewa dan Kilo dengan alokasi 6 Kursi dan Dapil 4 yang terdiri dari gabungan Kecamatan Kempo dan Pekat dengan alokasi 6 Kursi” Papar Rusdy (Humas)







Pada Komentar

Minggu, 10 Desember 2017

Samakan Persepsi Vertual, KPU Dompu Bimtek PPK

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menggelar bimbingan tekhnis verfikasi faktual dukungan calon bakal calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 bagi PPK se Kabupaten Dompu, Minggu (10/12)

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto mengatakan bahwa bimtek ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi kita dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan." Kita harus punya pemahaman yang sama terkait dengan tata cara dan jadwal verifkasi tersebut". Paparnya

Lanjut rusdy, nanti setelah bimtek ini kami akan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hard kopi asli dan jumlahnya hanya 1 rangkap. "Oleh karena ini satu-satunya dokumen asli, jadi mohon dijaga jangan sampai hilang ataupun rusak." Ujarnya.

dia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar dalam verifikasi faktual atau pada tahapan lainnya senantiasa menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu. " Mohon berprilaku sesuai dengan etika penyelenggara pemilu." Tegasnya.

Pada Komentar

Jumat, 01 Desember 2017

KPU Dompu Serahkan Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Kepada 5 Parpol


Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menyerahkan dokumen hasil penelitian administrasi kepada 5 (lima) partai politik calon peserta pemilu, diantaranya PBB, PKPI, Idaman, Parsindo dan Partai Republik berdasarkan putusan Bawaslu, Kamis (30/11).

Dihadapan penghubung partai politik yang menerima dokumen itu, Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto mengatakan bahwa KPU telah memeriksa dokumen administrasi parpol dan telah kita simpulkan hasilnya melalui Berita Acara. " Bagi yang belum memenuhi syarat keanggotaan sesuai dengan syarat minimal, silahkan diperbaiki dalam rentang waktu 2 s.d 15 Desember. Pun Demikian bagi yang memenuhi syarat minimal keanggotaan silahkan kalau mau diperbaiki kekuarangnya. tidak masalah sepanjang yang diperbaiki itu adalah sejumlah keanggotaan yang kurang". Ujar Rusdy

lanjut Rusdy, kami juga berharap agar parpol senantiasa terus konsultasi,  berkordinasi dan berkomunikasi dengan KPU agar seluruh proses dapat dilaksanakan dengan baik. (Humas)

Pada Komentar
Langganan: Postingan ( Atom )