Home / KPU NTB
Tampilkan postingan dengan label KPU NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPU NTB. Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 September 2019

KPU KABUPATEN DOMPU TERIMA KUNJUNGAN KETUA DEVISI HUKUM KPU NTB

KPU KABUPATEN DOMPU TERIMA KUNJUNGAN KETUA DEVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU PROVINSI NTB.
KPU Dompu Kamis (05/09) menerima kunjungan Ketua Devisi Hukum Dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Yan Marli M.Pd, MM.Pd bersama Kepala Bagian Program Data Organisasi Dan SDM. I Made Merta Arta SH. MH. Kedatangan Ketua Devisi Dan Pengawasan KPU Provinsi NTB bersama rombongannya diterima oleh Ketua beserta Anggota Komisioner KPU Kabupaten Dompu di ruangan kerja Ketua KPU Kabupaten Dompu.
Tujuan kunjungan itu yakni melakukan monitoring dan supervisi mengenai kesiapan KPU Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan tahapan pemilukada Kabupaten Dompu yang akan di gelar pada tanggal 23 September 2020.
Dihadapan Ketua, juga Anggota Komisioner KPU Kabupaten Dompu Ketua Devisi Hukum Dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Mengingatkan bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilukada lebih awal dikerjakan adalah penyusunan regulasi pedoman tekhnis kegiatan sebagai sumber hukum, pedoman badan adhoc bekerja kalau PKPU merupakan rujukan nasional berupa norma-norma hukum, yang melaksanakan pilkada tetap PKPU sebagai rujukannya, PKPU merupakan implementasi dari pedoman tekhnis seperti pedoman tekhnis terkait penyusunan data pemilih, pedoman tekhnis terkait pencalonan.
"Kalaupaun PKPU 2020 belum di keluarkan oleh KPU RI pakai saja PKPU tahun 2018 yang pasti tidak jauh beda isinya agar segera dipersiapkan pedoman tekhnis kegiatan hal ini tidak bisa dianggap main-main dan membutuhkan waktu yang lama". Ungkapnya tegas.
Akhirnya Yan Marli mengharapkan pada Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Dompu unutuk menyampaikan ucapan selamat tinggal pemilihan umu Legeslatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 selamat datang Pemilukada tahun 2020 Kabupaten Dompu ucapan itu disampaikan lewat spanduk.(Humas/KPU/YHY).
Pada Komentar

Senin, 12 Februari 2018

KPU NTB Tetapkan Pasangan Calon


Mataram,- KPU Provinsi NTB melakukan rapat pleno terbuka penetepan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Senin (12/2) bertempat di Hotel Lombok Raya.

Acara yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Anshori itu telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018 melalui Surat Keputusan dengan Nomor 256/pk-01/BA/52/Prov/II/2018.

"Setelah dilakukan penelitian persyaratan calon, seluruhnya telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018." Jelas Aksar

Keempat pasangan calon yang telah di tetapkan itu terdiri dari pasangan Suhaili-Amin yang diusung Golkar, Nasdem dan PKB. Adapun, pasangan Zul-Rohmi diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Ahyar-Mori diusung Gerindra, PPP, PAN, PBB, PDIP dan Hanura. Satu pasangan lainnya, yaitu Ali-Sakti Maju melalui jalur independen.

Untuk diketahui, rencananya selasa 13 Februari 2018 KPU akan menggelar pengundian nomor urut. (Humas)
Pada Komentar

Sabtu, 09 September 2017

Samakan Persepsi Pembentukan Badan Penyelenggara, KPU NTB Gelar Rakor

Senggigi-Lombok Barat,-KPU Propinsi NTB menggelar rapat kordinasi pembentukan badan penyelenggara ad-hock (PPK, PPS dan KPPS) pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018, mulai tanggal 8 s.d 10 September 2017 bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat.


Ketua KPU Propinsi NTB, LL. Aksar Ansari yang membuka secara resmi acara itu, Jum'at (8/9) menyampaikan bahwa tujuan daripada rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait tahapan dan mekanisme seleksi PPK, PPS dan KPPS ditengah masih belum adanya penyesuaian dasar hukum yang akan menjadi panduan dalam pembentukan badan penyelengara. 

"Kita masih belum ada kepastian, apakah rekrutmen PPK, PPS ini berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja sementara disatu sisi kita juga memiliki undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang leks spesialis dari undang-undang pilkada." Jelasnya.

Namun demikian, kita tetap optimis bahwa dalam waktu dekat akan memiliki dasar hukum yang jelas terkait pembentukan badan penyelenggara. "mudah-mudah sebelum batas akhir penyusunan seluruh petunjuk tekhnis Pilkada yakni tanggal 27 sepetember, KPU RI dapat mengeluarkan paraturannya sebagai petunjuk pelaksanaan pembentukan badan penyelengara, ujar Aksar.

Pada kesempatan itu juga Ia mengingatkan peserta rakor yang terdiri dari Ketua, Anggota/Devisi SDM dan Sekeretaris/Kasubag Umum KPU Kabupaten/Kota Se NTB agar nantinya dalam rekrutmen badan penyelenggara dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menjadi penyelenggara termasuk penyandang disabilitas.

Hal penting lainnya adalah bahwa dalam seleksi nanti ada 3 (tiga) hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara diantaranya kompetensi, independensi dan integritas. "Ketiga hal itu ada banyak istrumen yang dapat kita pakai untuk menilainya diantaranya melalui seleksi tertulis, wawancara, penelusuran rekam jejak maupun dengan meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat." Ungkap Aksar (Humas)
Pada Komentar

Kamis, 10 Agustus 2017

Susun pedoman teknis Pilgub, KPU NTB Gelar FGD.

Mataram,- KPU Propinsi NTB melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018.


Acara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari itu dihadiri oleh komisioner KPU Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dibuka secara resmi oleh ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, Rabu (9/8) bertempat di Hotel Grend Legi.

Aksar mengatakan KPU Propinsi NTB telah menyusun pedoman tekhnis seluruh tahapan pilgub tahun 2018, draf yang telah disusun ini tentunya butuh eksplorasi lebih mendalam dari peserta FGD.

Hasil FGD ini lanjutnya akan menjadi bahan uji publik yang akan dilaksanakan pada 6  september mendatang.

" insha Allah uji publik nanti akan mengundang narasumber yang berasal dari KPU, Bawaslu, fakultas hukum, LSM, ormas dan partai politik." Terang Aksar.

Melalui forum ini, Ia berharap agar seluruh peserta mencurahkan segala pengalaman pikirannya dalam meberikan masukan terhadap semua pedoman teknis yang akan di bahas selama FGD ini.

"Untuk diketahui pedoman teknis yang telah disusun antara lain pedoman tekhnis pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye dan dana kamanye, tata kerja, norma standar logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi" Papar Aksar (Humas KPU Dompu)
Pada Komentar

Kamis, 01 Juni 2017

Hari lahir pancasila, momentum meneguhkan keyakinan

Ket. Foto: Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya saat memberikan pengarahan dihadapan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Dompu (Foto/dok/Yhy)
Dompu,-Momentum hari lahir pancasila yang dilaksanakan pada setiap 1 Juni merupakan momentum meneguhkan keyakinan bahwa pancasila sebagai ideologi bangsa. 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris provinsi NTB Mars Ansori Wijaya saat memberikan pengarahan dihadapan seluruh pejabat kasubag, staf dan karyawati KPU Kabupaten Dompu usai Upacara memeperingati hari lahirnya pancasila, Kamis (1/6) betempat di Halaman Kantor setempat.

Pancasila, lanjut Mars sebagai sebuah ideologi bangsa merupakan instrumen untuk mengatasi seluruh hiruk pikuk persoalan kebangasaan saat ini. "pada kesempatan ini, saya mengingatkan kita semua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi garda terdepan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pancasila kepada masyarakat." Jelasnya

Jangan cepat merasa puas

Pada pengarahan yang juga disaksikan oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Dompu, Mars mengingatkan agar seluruh jajaran baik komisioner terlebih staf sekretariat harus meningkatkan kedisplinan dan kualitas kinerja dari waktu ke waktu. 

"Dengan kedisipinan yang baik, maka seluruh agenda kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik seiring dengan hal itu jangan cepat merasa puas dengan apa yang kita lakukkan saat ini, tapi teruslah menunjukan kinerja lebih baik" Pesannya.

Pada kesempatan itu juga, Dia menyampaikan informasi bahwa KPU NTB merupakan satker yang meraih penghargaan terbaik kedua pelaporan keuangan tahun 2016 tingkat nasional. "ini semua berkat kerja keras dan dukungan kerjasama teman-teman di KPU Kabupaten/kota termasuk KPU Kabupaten Dompu, untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih" Ujarnya.(Humas)
Pada Komentar

Jumat, 07 Oktober 2016

KPU Provinsi NTB Laksanakan Kursus Pemilu dan Demokrasi di Dompu

Aksar : “Pemilu dan Proses Demokrasi Milik Masyarakat”

DOMPU -  Pemilu dan Proses Demokrasi itu adalah milik masyarakat dan yang menentukan hasil demokrasi itu adalah masyarakat maka kami ingin bersama masyarakat, demikian sampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Anshori, dalam sambutannnya saat membuka kegiatan Kursus Pengembangan Kompetensi  Komunitas  Peduli  Pemilu dan Demokrasi, di Aula Sekretariat KPU Kab. Dompu, Rabu (5/10).

Kursus Pemilu yang dikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari berbagai segmen diantaranya komunitas angkatan,  Guru PPKN, kader  posyandu, Bidan, dan penyandang Disabilitas. Dan Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Dijelaskan, sebenarnya banyak kegiatan yang dirancang untuk kegiatan pendidikan pemilih, tetapi karena keterbatasan dana,  maka KPU NTB dan KPU Kabupaten Kota hanya membuat RPP “kegiatan kursus hari ini, akan berdiskusi tentang pemilu dan demokrasi, yang melibatkan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai komunitas”, terangnya.

Aksar mengatakan, kita patut berbangga, karena Program Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan saat ini, hanya diberikan kepada 9 Provinsi se-Indonesia, dan salah satunya adalah Provinsi NTB, dan dua Kabupaten yang menjadi pilot projek untuk pendidikan pemilih yakni Kabupaten Dompu dan Bima.

Dalam melaksanakan pendidikan pemilih tersebut, KPU Prov. NTB, dan KPU Kab. Dompu, Kab. Bima, sudah mendirikan RPP (Rumah Pintar Pemilu), yang didalamnya menyiapkan materi yang memperkenalkan, menanamkan kesadaran dan menginspirasi masyarakat akan pentingya nilai – nilai demokrasi, mulai dari proses pemilu, dan simulasi proses pemilihan, dan yang paling penting, RPP dapat menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu dalam melahirkan gagasan pembaruan dan proses perbaikan politik dan demokrasi, untuk itu, “Mari datang dan kunjungi KPU Prov. NTB dan KPU Dompu teman-teman komunitas diberikan akses seluas luasnya, setiap saat dapat berdiskusi, bertukar pikiran melahirkan gagasan dan ide yang cemerlang untuk perbaikan pemilu dan demokrasi”, papar Aksar. (Humas/Rp)
Pada Komentar

Jumat, 23 September 2016

KPU Provinsi NTB Akan Melaksanakan Kursus Kepemiluan Di Dompu

KPU Provinsi NTB Akan Melaksanakan Kursus Kepemiluan Di Dompu

KPU Provinsi NTB berencana melaksanakan Kursus Kepemiluan Bagi Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Dompu pada tanggal 5 Oktober 2016. Hal tersebut sesuai dengan surat Nomor: 473/KPU-Prov-017/IX/2016 prihal Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Dompu anggal 20 September 2016. Dalam suratnya tersebut, KPU Provinsi NTB meminta kepada KPU Kabupaten Dompu memfasilitasi tempat dan menyiapkan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang untuk untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansari Mengatakan Bahwa Kursus Kepemiluan bagi Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi adalah upaya KPU NTB dan KPU Dompu "memasyarakatkan" pemilu dan demokrasi, sehingga Pemilu dan Demokrasi dalam prakteknya tadak semata menjadi milik Penyelenggara dan Peserta Pemilu.

Sebagaimana  diketahui lanjutnya, bahwa sesuai amanah Konstitusi (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga tidak ada demokrasi tanpa kedaulatan rakyat. Artinya, demokrasi dan pemilu harus disertai partisipasi rakyat. Maka, salah satu program KPU saat ini dalam meningkatan partisipasi rakyat yakni Program pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi melalui Kursus Kepemiluan bagi Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. “Melalui kursus ini diharapkan akan tumbuh embrio komunitas peduli pemilu dan demokrasi yang akan menjadi mitra strategis KPU dalam meningkatkan kualitas Pemilu dan Demokrasi, khususnya di Dompu.” Harapnya.

Sementara Ketua Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Dompu, Suherman mengatakan bahwa menindak lanjuti surat tersebut, Komisioner, Sekretaris dan Jajaran Kasubag telah melaksanakan rapat persiapan pada Jum’at (23/9) bertempat di Aula. Dalam rapat tersebut, telah disimpulkan bahwa prinspinya KPU Kabupaten Dompu siap memfasilitasi kegiatan tersebut baik menyiapkan tempat, sarana dan prasarana termasuk menghadirkan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. 

Lanjutnya, peserta tersebut, berasal dari Komunitas-komunitas yang selama ini telah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Dompu diantaranya Komunitas Disabilitas, Guru PPKN, PGRI, Motor, OSIS, Mahasiswa, Bidan, Kader Posyandu, Angkatan/Alumni, Media/Pers dan Komunitas MC yang ada di Kabupaten Dompu. “Kami siap mefasilitasi apapun yang menjadi kebutuhan KPU provinsi dalam melaksanakan Kursus Kepemiluan ini.” Tegasnya

Untuk diketahui dalam upaya pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, KPU Kabupaten Dompu telah beberapa kali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Komunitas, diantaranya diskusi, seminar, dan nongkrong bareng Komunitas. (Humas)



Pada Komentar
Langganan: Postingan ( Atom )