Selasa, 21 Februari 2017

Menanamkan Nilai Kepemiluan Melalui Pendidikan Pemilih

Keterangan Foto: Anggota KPU Kabupaten Dompu, Suherman saat memaparkan materi pemilu dan demokrasi dihadapan siswa dan guru SMK Kesehatan Gerbang Yapik Dompu

Dompu,- Pendidikan pemilih dalam konteks pemilu dan demokrasi sesungguhnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai dan memberikan pengetahuan serta pemahaman dan pengalaman tentang pemilu dalam menghadirkan pemilih yang cerdas.

Hal itu dikatakan Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Suherman dalam acara sosialisasi dan pendidikan pemilih di SMK Kesehatan Gerbang Yapik Dompu, Rabu (22/2).

“Saya ingin berbicara dihadapan adik-adik tentang nilai-nilai pemilu dan demokrasi melepas dulu bicara tentang pengetahuannya sebab pengetahuan tentang pemilu, bagaimana sisitem, tahapan, sejarah dan penyelenggara pemilu dan sebagainya kalian tinggal googling, baca bukunya atau datang langsung ke Rumah Pintar Pemilu Tambora. semua ada disana” Papar herman

Dijelaskannya nilai dalam konteks pemilu adalah seberapa besar kesadaran dan kesukarelaan pemilih dalam ikut memberikan hak pilihnya secara cerdas menggunakan nilai sesuai dengan prinsip dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Ditambahkannya bahwa didalam negara demokrasi memilih dan dipilih adalah hak warga negara namun tentu semua ada syarat ketentuannya. Karena ini hak yang melekat pada individu, maka gunakan hak pilih tersebut secara rasional dan cerdas. “Kalau anda cerdas, maka pilihlah pemimpin yang berkualitas. Jangan memilih karena dibeli atau dibayar.” Ujarnya.

Dihadapan sekitar 40 (Empat puluh orang) yang terdiri dari siswa dan guru, Herman juga memaparkan aktivitas pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, diantaranya pendampingan pemilos dan TOT Pemilos, lomba reporatse RPP Tambora, Diskusi, dan sebagainya. “kegiatan ini sasarannya adalah pelajar, untuk itu mohon partisipasinya.” Terangnya.

Sementara itu Kepala SMK Kesehatan Gerbang Yapik Dompu, Ida Farida dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KPU Dompu yang telah berkenan menanamkan nilai-nilai edukasi berbasis nilai dan berbasis ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan berdemokrasi utamanya dalam pemilu kepada pelajar kami. “Ini selaras dengan motto sekolah kami yakni Education of value and education knowledge” paparnya

Menurutnya kegiatan semacam ini merupakan langkah positif untuk menuju pemilu yang berintegritas dan bermartabat “semoga kedepan lebih baik dan sukses untuk KPU Dompu” harapnya. (Humas/YHY/Pho/ITR)

Selasa, 07 Februari 2017

MENJAGA MARWAH KPU YANG MANDIRI

Oleh: Suherman
(Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Dalam referensi ilmu politik manapun, negara demokratis adalah salah satunya negara yang menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan secara tertib dan teratur melalui pemilu maupun pilkada. Tentu untuk meyelenggarakan pemilu maupun pilkada yang jujur, adil dan fair maka salah satunya adalah adanya penyelenggara yang mandiri.

Sebagaimana yang di tekankan oleh The International Institute for Democracy and Assisteance (IDEA) bahwa independensi penyelenggara pemilu merupakan salah satu syarat terwujudnya pemilu yang bebas dan adil. Di indonesia, berdasarkan pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.  

Menyoal Kemandirian
Menurut Jimly Asshidiqie, KPU merupakan lembaga negara yang independen. Oleh karena itu, sebagai lembaga negara yang independen KPU tidak boleh di bawah pengaruh DPR dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab, DPR dan pemerintah secara langsung adalah kristalisasi kepentingan politik tertentu dalam pembuatan Undang-undangnya (Mahfud MD, 20011) padahal Undang-undang tidak boleh mencerminkan kepentingan Politik tertentu. Maka, lembaga negara yang secara jelas disebutkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang mandiri tidak boleh mencerminkan salah satu kepentingan politik tertentu dalam menysusun peraturannya.

Menggangu Kemandirian
Dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang Pilkada menyebutkan “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.”
     
Menurut penulis, pasal tersebut berpotensi menggangu kemandirian KPU dan bertentangan dengan konstitusi negara. Konsultasi menjadi sah-sah saja dilaksanakan oleh KPU kepada pembuat Undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah sebatas menilai apakah peraturan yang telah disusun oleh KPU sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Bukan malah “memaksa” KPU untuk menerima usulan DPR dan pemerintah ketika konsultasi sifatnya mengikat.

Pada sisi lain ada “kekeliruan” berpikir dalam undang-undang kita bahwa KPU merupakan satu-satunya lembaga negara yang dalam penyusunan peraturannya harus konsultasi ke DPR padahal logikanya bagaimana mungkin DPR sebagai representasi kepentingan politik partai politik yang nota bene adalah peserta pemilu menjadi tempat bagi penyelenggara pemilu untuk berkonsultasi yang disatu sisi harus menjaga kemandirian. Tentu ini menjadi tidak adil bagi KPU.

Menjaga Marwah melalui Judicial Riview
Ditengah pro dan kotra soal legal standing Judicial Review yang dilakukan oleh KPU, prinsipnya penulis sepakat dengan sikap KPU tersebut. Biarlah nanti MK menilai apakah klausul pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Namun setidaknya upaya yang dilaksanakan KPU ini merupakan ikhtiar nyata dalam menjaga marwah KPU sebagai lembaga yang Mandiri.



Senin, 06 Februari 2017

KPU DOMPU DUKUNG TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Dompu,- Dengan di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/34/INSP/2017 tanggal 10 Januari 2017, tentang satgas sapu bersih punguntan liar (saber pungli).


Sekretaris KPU Kab. Dompu H. Irham  sangat bersyukur dan mendukung diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tersebut dimana KPU Dompu merupakan lembaga negara yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pemilihan Umum baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Ungkap H. Irham di ruang kerjanya (07/02) 

Lanjut H. Irham sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati tersebut saya selaku sekretaris KPU bersama-sama dengan Ketua dan Anggota Komisioner tetap mengingatkan pada seluruh pejabat Struktural maupun staf sekretariat lingkup KPU Kabupaten Dompu untuk tetap menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas agar lembaga ini betul – betul di percaya Masyarakat.

Dengan nada tegas H. Irham mengatakan kalaupun ada salah satu staf atau pejabat yang coba-coba berani melakukan pungli di lingkup KPU Kabupaten Dompu ini saya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas sesuai dengan  hukum dan perundang-undangan yang berlaku  tanpa pendang bulu. Demikian ungkap H. Irham. (Humas KPU/YHY)

Minggu, 05 Februari 2017

Dukung Saber Pungli Untuk Birokrasi Bersih

Anngota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Suherman

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu mendukung tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu

Hal itu disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Suherman pada saat menjadi pembina upacara, Senin (6/2).

Herman menjelaskan saat ini tim saber pungli telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, maka sebagai lembaga publik yang tugasnya bersinggungan langsung dengan pelayanan publik harus mendukung tim tersebut dalam upaya mewujudkan birokrasi bersih.

"Tim ini harus di dukung, caranya dengan kita menolak seluruh jenis pungutan liar dalam layanan publik terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu/pilkada." Jelasnya.

Lanjutnya, meskipun realitas selama ini jajaran KPU Kabupaten Dompu tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada publik terkait pelayanannya namun dirinya tetap mengingatkan jajaran staf sekretariat. 

"Untuk tindak lanjut, pak sekretaris dapat mengeluarkan semacam himbauan atau keputusan untuk seluruh jajaran sekretariat." Terangya.

Sebelumnya KPU Kabupaten Dompu di Pertengahan Tahun 2016 telah membuat kebijakan dengan melarang seluruh jajaran sekretariat untuk tidak merokok dalam gedung kantor pada saat jam kerja. (Humas/YHY)

Senin, 30 Januari 2017

Koordinasi Intens Merupakan Kunci Suksesnya Pilkada Dompu 2015

Ket. Foto : Suasana Wawancara Di Ruang Kerja Anggota KPU Kabupaten Dompu, Suherman.
Dompu,- Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan stakeholders terutama peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon merupakan salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Kabupaten Dompu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suherman saat diwawancarai oleh mahasiswa Universitas Muhammadyah Mataram, A'an Kurniawan, Selasa (31/1). 

"Koordinasi dan komunikasi yang kami lakukkan terhadap peserta pemilihan dengan cara bersama kepolisian, panwas dan media mengunjungi langsung pasangan calonnya di posko masing-masing untuk bersilaturahmi, menghimbau dan memberikan informasi-informasi terkait tahapan pemilihan." Jelas Herman

Dijelaskannya hal ini ternyata cukup efektif dalam membangun sinergitas, persepsi dan informasi yang sama antara penyelenggara dengan peserta pemilihan. Sehingga dengan koordinasi dan komunikais yang baik dan intensif berkontribusi terhadap penyelenggaraan pilkada yang kondusif. 'Buktinya tidak ada tahapan yang disengketakan ataupun digugat baik di panwas maunpun ke PTUN." terangnya.

Menurut Herman, disamping koordinasi dan komunikasi yang intens, KPU juga menyelenggarakan Pilkada dengan Transparan. Seluruh akses dan informasi mengenai tahapan pilkada dapat diakses langsung oleh masyarakat dan media termasuk didalamnya dengan membangun sistem pada setiap tahapannya.

"Untuk mengetahui tahapan, jadwal dan progaram pilkada, kami ada Sitap. Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih, kami ada Sidalih. Untuk tahapan pencalonan, kami ada Silon, Untuk tahapan logistik, kami ada Silog. Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kami ada Situng dan sebagianya." Papar herman. (Humas)




Rabu, 25 Januari 2017

Polres Dompu Kembalikan Kotak Suara Milik KPU Dompu

Ket. Foto : Kasat Intelkam Polres Dompu IPTU Abdul Haris melakukan penyerahan kotak suara kepada Anggota KPU Kabupaten Dompu, Arifuddin.

Dompu,- Kepolisian Resort Dompu mengembalikan kotak suara yang  telah dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Hu’u Tahun 2013. 

Kotak surat yang berjumlah 6 (enam) buah itu merupakan alat kelengkapan TPS yang dipinjam pakai oleh Panitia Pilkades Hu’u.

Pengembalian barang tersebut dilakukkan melalui serah terima dari pejabat Polres Dompu diwakili oleh Kasat Intelkam, IPTU Abdul Haris Kepada Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi Hukum, Arifudin, Rabu (25/1) bertempat di Mapolres Dompu.

Haris menyampaikan terima kasih kepada KPU yang telah berkenan hadir menerima secara langsung kotak suaranya seraya menyampaikan permohonan maaf sebab selaku pejabat baru belum sempat koordinasi secara langsung dengan jajaran KPU Dompu. 

Lanjutnya, adapun keterlambatan pengembalian kotak suara karena pihaknya harus menunggu sampai proses hukum Pilkades tersebut selesai. 

Haris juga menyarankan kepada KPU Dompu agar tidak lagi memberikan pinjam pakai kotak suara kepada Panitia Pilkades sebab menurutnya tingkat kerawanannya sangat tinggi dan penyelenggaraan Pilkades juga memiliki anggaran tersendiri termasuk untuk pengadaan kotak suara. 

“Kedepan sebaiknya KPU tidak lagi memberikan pinjam pakai kotak suara kepada Panitia Pilkades, sebab sepengetahuan saya itu semua sudah dianggarkan.” Sarannya.

Sementara itu, Arifuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Polres Dompu yang telah mengembalikan 6 (enam) kotak surat suara yg dipinjam pakai oleh panitia Pilkades Desa Hu, u Kecamatan Hu, u tahun 2013 yg lalu. "terima kasih kepada jajaran polres dompu yg telah mengembalikan kotak surat suara kepada KPU Dompu", kata arif,  seraya berharap agar jalinan komunikasi dan koordinasi yg baik ini terus ditingkatkan. (Humas)


Evaluasi Pelayanan Publik Melalui Review Tim Pelaksana Kegiatan



Suasana Rapat Evaluasi

Dompu,-KPU Kabupaten Dompu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik, Rabu (25/1).


Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk rapat penyusunan dan review Tim Kehumasan dan Keprotokoleran, pengelola RPP Tambora, Tim Kepustakaan, dan Tim Koordinasi Pemilos serta Tim pengelola Website.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto dihadapan peserta rapat yang terdiri dari anggota , sekretaris dan kasubag menyampaikan  evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi itu penting dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja. 

Lanjutnya, salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang kita laksanakan selama ini meliputi Kehumasan dan Keprotokoleran, Pemberitaan dan Publikasi, Pengelolaan website, Penerbitan Jurnal, Pelayanan RPP Tambora, Kepustakaan dan Koordinasi Pemilos.

“Saya berharap agar SK atau Surat Tugas yang telah kita buat direview kembali dan bagi ada kegiatan yang sangat urgent dilaksanakan agar segera dibentuk tim dan dibuatkan surat keputusan atau surat tugas.” Paparnya.

Rusdy menambahkan pembentukan tim sangat penting agar setiap kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik dan terarah sehingga prinsip efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas dapat tercapai. Lanjutnya, penyusunan laporan kegiatan merupakan tanggung jawab secara adminstratif, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim harus dibuatkan laporan. (Humas)