Kamis, 08 Desember 2016

Mencegah Praktek Politik Uang, Teorinya Mudah.



Dompu,-secara teori praktik uang dalam penyelenggaran pemilu mudah dicegah asal ada komitmen dari peserta pemilu, dalam hal ini partai politik maupun calonnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto menanggapi pernyataan beberapa pengurus partai politik tentang maraknya politik uang saat penutupan acara sosialisasi undang-undang dan peraturan KPU, kamis (8/12.

“kalau menurut teorinya sebenarnya praktik politik uang mudah dicegah. Kan, politik uang terjadi karena adanya pemberi dan penerima. Biasanya sebagai pemberi berasal dari peserta pemilu, maka kita buat komitmen baik diinternal parpol maupun antar parpol agar tidak memberi. Kalau bersepakat untuk tidak memberi, lalu pemilih mau apa. Tentu, pemilih akan kembali menggunakan nuraninya untuk memilih” Ungkapnya

Lanjutnya, perlu dilakukkan pencegahan baik kepada pemberi maupun penerima dan yang paling memungkin untuk itu apabila dimulai dari peserta pemilunya terlebih dahulu.

“dari segi pencegahan, tentu jauh lebih efektif kalau dimulai dari peserta pemilunya dulu karena dari segi kuantitas jumlahnya sedikit dibanding dengan pemilih yang jumlahnya ratusan ribu.”. Jelasnya.

Beliau menambahkan tentu ini tugas berat kita bersama, meski teorinya sangat mudah namun dalam tataran aplikasinya yang cukup sulit. Mungkin salah satu parpol memiliki komitmen yang sama namun bagaimana dengan parpol lain sebagaimana pernyataan rekan-rekan parpol tadi.

“kedepan mari kita sama-sama dorong agar peserta pemilu baik parpol terlebih calonnya sama-sama bersepakat untuk tidak meraih suara dengan cara membeli suara disamping terus melakukan pendidikan pemilih dan politik kepada masyarakat secara massif dan berkesinambungan.” Harapnya. (Humas/HP/Pho/ITR)

KPU Dompu Gelar Sosialisasi Pemilu Kepada Partai Politik


Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksanakan sosialisasi undang-undang tentang partai politik dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan KPU tentang PAW Anggota DPRD kepada partai politik peserta pemilu tahun 2014, Kamis (8/11). 

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto yang sebelum menyampaikan sambutannya mengajak peserta sosialisasi untuk mendoakan warga aceh yang terkena musibah gempa bumi menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk sharing informasi kepemiluan kepada partai politik.

“Undang-undang ini kami sosialisasi agar partai poltik dapat menyiapkan diri lebih awal untuk menjadi peserta pemilu kedepan.” Jelasnya.
Rusdy memaparkan bahwa di tahun 2016, KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan pemilih. Diantaranya, fasilitasi pemilihan OSIS SMA/SMK/MA, adanya Rumah Pintar Pemilu Tambora, Melaksanakan yang setiap saat mendapat kunjungan dari pelajar sekolah, perlombaan-perlombaan, kemah pemilu, dan bangun desa demokratis.

“kegiatan tersebut sebagai upaya KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu.” Paparnya.

Ketua Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Dompu Suherman dalam sosialisasinya tentang pendidikan politik oleh partai politik menyampaikan ada beberapa-beberapa persoalan dalam pelaksanaan pemilu kita, diantaranya rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan salah satunya oleh partai politik yang belum melaksanakan kaderisasi, rekrutment dan pelembagaan partai politik dengan baik, masih maraknya praktek politik uang,  intimidasi, kekerasan, kampanye hitam dan sebagainya.

Lanjutnya, untuk itu dalam mengatasi persoalan tersebut partai poltik perlu melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang secara massif dan berkesinambungan.

Sementara itu, Ketua Devisi Hukum KPU Kabupaten Dompu, Arifuddin dalam sosialisasinya tentang verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengingatkan meskipun RUU Pemilu sedang di bahas namun partai politik peserta pemilu agar menyiapkan diri baik secara admoinitrasi maupun tekhnis dalam menghadapi pemilu kedepan mengacu pada undang-undang lama.

Menurutnya, ada beberapa hal penting yang meski disiapkan oleh partai politik untuk menghadapi verifikasi sebagai peserta pemilu, diantaranya, jumlah dan susunan pengurus partai di tingkat kabupaten, Keterwakilan Perempuan 30% dalam kepengurusan parpol, domisili kantor, keanggotaan sekurang-kurangnya  1/1000 dari jumlah penduduk.

Sementara terkait PAW Anggota DPRD, Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Dompu Agus Setiawan memaparkan bahwa  Penggantian antar waktu DPRD Kabupaten /Kota mengacu pada pasal 29 PKPU No.22 Tahun 22 Tahun 2010 diubah dengan PKPU No.2 Tahun 2016. Lanjut Agus, dalam peraturan tersebut dijelaskan ada dua mekanisme PAW anggota DPRD, yakni berdasarkan usulan partai politik dan badan kehormatan DPRD.

Ia juga mempertegas bahwa kewenangan KPU dalam hal PAW adalah hanya sebatas memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan untuk mengisi jabatan pejabat legislative sebelumnya. (Humas/YHY/Pho/ITR)


                  






                   

Selasa, 06 Desember 2016

Tak Hanya Partisipasi memberikan Suara, KPU Dorong Kerelawanan Untuk Mengawal Agenda Demokrasi



Dompu,-Peningkatan mutu demokrasi dari waktu ke waktu tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi memberikan hak suara di Tempat Pemungutaan Suara (TPS), tetapi harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran, kerelawanan, kesukarelaan dalam ikut mengawal agenda demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Anggota KPU Kabupaten Dompu, Divisi SDM dan  peningkatan partisipasi masyarakat, Suherman dalam pengantar diskusinya pada acara Focus Group Discussion (FGD) membangun desa demokratis Selasa (6/12).

“Berbicara partisipasi, bukan saja seberapa besar orang datang memberikan hak suara di TPS, tetapi bicara juga tentang seberapa besar partisipasi masyarakat dalam ikut mengawal dan mengawasi seluruh proses tahapan pemilu kita.,” ungkap Herman.

Dijelaskannya partisipasi merupakan element penting dalam Pemilu, dimana rakyat menyerahkan mandatnya secara langsung kepada pemimpin. Partisipasi yang tinggi dapat memberikan legitimasi baik secara hukum maupun moral kepada pemimpin pun sebaliknya melaui pemberian hak pilih/suara.

Menurutnya partisipasi yang tinggi dalam memberikan suara harus dibarengi dengan tingginya kerelawanan masyarakat dalam mengawal agenda demokrasi. “kalau ini dapat berjalan seimbang, maka kualitas demokrasi kita akan lebih baik.” Jelasnya.

Sambungnya, terkait partisipasi Kabupaten Dompu faktanya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi di NTB dari Pemilu ke Pemilu, Pilkada ke Pilkada walupun tak dapat dibantah realita data menunjukan bahwa semakin kebelakang tingkat partisipasinya semakin menurun. Setidaknya kalau melihat data partisipasi Pilkada tahun 2010 sebesar 83,69 % menurun di Pilkada Tahun 2015 sebesar 83, 28%.

“ini butuh kerja, dukungan kita semua dan inilah salah satu tujuan kenapa lahir konsep membangun desa demokratis, meningkatkan partisipasi baik dari sisi pemeberian hak suara maupun dari kerelawanan pemilih dalam mengawal agenda demokrasi.” Bebernya dihadapan forum. (Humas/YHY/Pho/ITR)

Membangun Desa Demokratis Untuk Pemilu Berkualitas



Membangun Desa Demokratis Untuk Pemilu Berkualitas
Oleh: Suherman
Resume makalah ini telah disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) Membangun Desa Demokratis di Aula KPU Kabupaten Dompu, 6 Desember 2016


Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Pendidikan pemilih adalah usaha sadar dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negara atau pemilih. Salah satu dari program pendidikan pemilih yang saat ini tengah digagas oleh KPU Kabupaten Dompu adalah Membangun Desa Demokratis. 

Desa Demokratis adalah desa yang masyarakatnya cerdas dalam memilih pemimpinya melalui agenda-agenda demokrasi, Pemilu, Pilkada atau bahkan Pilkades. Sebab, di negara demokrasi itulah salah satunya cara yang santun dan beradab dalam melakukan rekrutmen dan sirkulasi kekuasaan.
Membangun Desa Demokrastis upaya untuk mempersiapkan Pemilu, Pilkada atau bahkan Pilkades berkualitas di masa mendatang. Pemilu berkualitas, Pemilu yang penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu berkualitas, Pemilu yang hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak baik peserta maupun pemilih.

Lalu, Apa Tujuan, Sasaran, dan Program Membangun Desa Demokratis
Setidaknya ada 3 (tiga) tujuan besar dalam Konsep membangun Desa Demokratis yang merupakan tujuan besar dari pendidikan pemimlih yang tengah massif dan berkesinambungan dilaksanakan oleh KPU. Pertama, meningkatkan kualitas demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa demokrasi yang telah dan sedang kita laksanakan adalah demokrasi yang masih procedural belum demokrasi yang subtansial baik dari aspek pelaksanaan tekhnis maupun administrasinya. Suatu contoh masih maraknya praktek politik uang dalam setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada bahkan Pilkades. Kemudian masih adanya kerusuhan dan kekerasan social dan sebagainya akibat dari ketidak puasan peserta pemilihan atau pemilih dalam menerima hasli dari suatu pemilihan.

Kedua, Meningkatkan Partisipasi. Partisipasi merupakan element penting dalam Pemilu, dimana rakyat menyerahkan mandatnya secara langsung kepada pemimpin. Partisipasi yang tinggi dapat memberikan legitimasi baik secara hukum maupun moral kepada pemimpin pun sebaliknya melaui pemberian hak pilih/suara. Terkait partisipasi, Kabupaten Dompu faktanya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi di NTB dari Pemilu ke Pemilu, Pilkada ke Pilkada walupun tak dapat dibantah realita data menunjukan bahwa semakin kebelakang tingkat partisipasinya semakin menurun. Setidaknya kalau melihat data partisipasi Pilkada tahun 2010 sebesar 83,69 % menurun di Pilkada Tahun 2015 sebesar 83, 28%.
Disamping seberapa besar pemilih memberikan hak pilih, partisipasi juga bicara seberapa besar kesadaran/kerelawanan pemilih dalam ikut mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pemilu.
Ketiga, menanamkan nilai-nilai demokratisasi dan kepemiluan kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya disatu sisi, tentu disisi lain berkontribusi terhadap kehidupan social yang aman dan damai.

Program membangun desa demokratis ini memiliki sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, sasarannya desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2017 dengan kegiatan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada unsur pemerintah desa, penyelenggara pilkades maupun masyarakat secara langsung.

Bangun Desa Demokratis, KPU Dompu Gelar FGD




Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menggelar Focus Group Discussion (FGD) membangun desa demokratis, selasa (06/12). 

Peserta diskusi berasal dari unsur Pemerintah Daerah (BPMPD, Kabag Hukum, Kesbangpoldagri, dan Dinas Dukcapil), Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Sekretaris dan BPD), Akademisi, Pers, LSM, dan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto yang membuka acara itu menyampaikan pembentukan desa demokratis merupakan gagasan besar dari KPU Dompu dengan tujuan ikut berpartisipasi mempercepat proses pembangunan di daerah. “kami yakin dan percaya dengan desa yang demokratis, akan berkontribusi bagi keberlangsungan pembangunan daerah.” Jelasnya

Rusdy menambahkan tentu konsep membangun desa demokratis ini belum sempurna, untuk itu kita berkumpul dalam forum FGD yang merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi terbatas dengan Stakeholders pada minggu lalu.

Lanjutnya, tujuannya adalah mempertajam pembahasan ide pembangunan desa demokratis, memunculkan ide-ide aktual dan rencana kegiatan lapangan, dan sharing informasi terkait dengan agenda demokrasi yang telah dilaksanakan.“Informasi-informasi, saran dan pendapat yang mucul dalam forum ini sangat penting bagi kami untuk perbaikan konsolidasi agenda demokrasi kedepan’ terangnya.

Kegiatan diskusi ini juga mengahadirkan 4 (empat) orang narasumber sebagai pengantar Diskusi, diantaranya Suherman (Devisi SDM KPU Dompu), Ilyas Yasin (Akademisi), Kurnia Ramadhan (DPRD Kabupaten Dompu, dan Sugeng Karyantio (BPMPD).

Dalam pengantar diskusinya, Anggota KPU Kabupaten Dompu, Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suherman menyampaikan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU yang diamantkan Undang-undang adalah melaksanakan sosuialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat suatu konsep pednidkan pemilih dengan membangun desa demokratis.

Lanjutnya, desa demokratis adalah desa yang masyarakatnya cerdas dalam memilih pemimpinya lewat Pemilu, Pilkada atau bahkan Pilkades. Sebab, di negara demokrasi itulah salah satunya cara yang santun dan beradab dalam melakukan rekrutmen dan sirkulasi kekuasaan.

Ia memaparkan, ada banyak persoalan kepemiluan kita yang dalam diskusi ini perlu mendapat perhatian, solusi ataupun rekomendasi untuk perbaikan kedepan dalam menghadapi pemilu, pilkada atau bahkan Pilkades. Diantara masalah tersebut adalah salah satunya masih rendahnya kualitas demokrasi kita, praktek money politik masih menghantui, intimidasi dan kekerasan, kampanye hitam masih saja dapat kita temukan dalam setiap perhelatan demokrasi dan sebagainya.

“tentu masalah-maslah tersebut harus kita carikan solusinya dalam forum ini untuk perbaikan kualitas demokrasi kita kedepan’” jelasnya (Humas/YHY/Pho/ITR).

Kamis, 01 Desember 2016

Tingkatkan Kualitas Kehumasan Melalui Kursus Singkat


Kehumasan memiliki peran untuk membangun citra dan image lembaga yang baik, produktif  dan humanis di mata masyarakat luas. Upaya revitalisasi peranan kehumasan di Lingkup KPU Kabupaten Dompu sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif dan efesien, salah satunya dengan meningkatkan kualiatas SDM penyelenggara di bidang kehumasan yang meliputi, Keprotokoleran, Jurnalistik dan Fotografi melalui Kursus Singkat.

Kursus singkat tersebut dilaksanakan pada kamis (1/12) bertempat di Aula KPU Kabupaten Dompu dihadiri oleh seluruh komisioner, kasubag dan staf sekertariat. Narasumber yang hadir memberikan materi pada acara tersebut adalah Muhammad Iksan, S, ST, MM dan H. Abdul Muis, SH, M. Si. 

Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto dalam sambutannya menyampaikan kegiatan kursus semacam ini baru pertama kalinya diadakan oleh KPU Kabupaten Dompu dengan tujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di lingkup lembaganya dalam hal kehumasan.

Ia menambahkan bahwa saat ini sesuai dengan roadmap agenda reformasi birokrasi di lingkungan KPU dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik, KPU senantiasa terus berbenah dalam mewujudkan agenda tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu dalam kehumasan, tatacara menulis berita dan tekhnis ptotograpi yang baik dan benar. “semoga kegiatan ini dapat memberikan maanfaat bagi kita semua sehingga nanti ilmu atau materi yang didapat dapat diimplementasikan.” Pintanya.

Sementara itu, Narasumber Muhammad Ihsan menyampaikan bahwa humas adalah seni menata dan mengatur suatu hubungan anatara lembaga/instansi dengan masyarakat. Lanjutnya, dalam kehumasan, ada namanya keperokoleran. Protokoler berperan penting dalam mengatur jalannya suatu acara. “Sukses dan tidaknya suatu acara tergantung bagaimana protokolernya berperan.” Jelasnya.

Lebih jauh Ia mengatakan untuk menjadi humas atau protokoler ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya mengenal dan dikenal orang, memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta tentu saja memiliki etika yang baik. “Etika itu sangat penting dalam menata hubungan sebagai humas atau protokoler sebab ketika tidak memiliki etika yang baik, maka akan berdampak pada penilaian yang buruk bagi lembaga.” Paparnya.

Sementara itu, H.  Abdul Muis, SH., M.Si yang hadir sebagai Narasumber Jurnalistik dan Fotografi menjelaskan menjadi penulis yang baik harus memiliki kemampuan. Dalam artian harus banyak membaca dan berlatih menulis secara terus menerus. “Menulis itu tidak sulit, yang sulit adalah bagaimana cara memulai menulis.” Terangnya.

Ia menambahkan tulisan yang pertama kali dilihat atau di baca oleh khalayak atau publik adalah hedline (judul berita). Judul berita menjadi penting sebagai daya tarik utama, judul berita juga harus menggambarkan inti terpenting dari berita. Kata yang mubajir harus di buang, kalimat panjang dan benar-benar boros harus di pendekan. “Penulisan berita idealnya memuat unsur jurnalistik 5W+1H.” jelasnya seraya membandingkan tulisan berita KPU dan hasil editannya.

Terkait photography, Ia menjelaskan bahwa fotografi jangan terlalu terpaku pada tehnik pengambilan gambarnya namun momentum gambar diambil. Artinya, sang fotografer harus panadai-pandai mencari tempat untuk mengambil momentum foto yang baik.” Memang disatu sisi harga kamera dengan kualitas foto yang dihasilkan tidak bisa berbohong namun dengan kamera yang biasa kalau memiliki sumber daya yang handal, akan dapat mengahsilkan foto terbaik.” Ujarnya seraya menyinggung harga kamera.

Lanjutnya, foto yang baik adalah foto yang mencerminkan keadaan sebenarnya suatu kegiatan. “Dengan melihat foto tanpa diberi penjelasan, orang tahu bahwa momentum foto itu menggambarkan suatu situasi” Jelasnya. (YHY/Humas/ITR/Pho)
        

Kamis, 24 November 2016

Membangun Desa Demokratis Untuk Pemilu Berkualitas



Dompu,-Dalam melaksanakan program pendidikan pemilih yang masif dan berkesinambungan, KPU Kabupaten Dompu membuat suatu konsep membangun Desa Demokratis. Desa Demokratis, salah satunya adalah desa yang masyarakat yang memilih pemimpin melalui cara yang santun dan beradab melalui Pemilu, Pilkada atau bahkan Pilkades dengan berintegritas. Untuk mengeksplor, konsep tersebut, KPU Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Koordinasi Stakeholders “Membangun Desa Demokrastis, Rabu (23/11).

Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto dalam sambutannya mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan ingin meminta sharing informasi, tanggapan, dan saran terkait rencana membangun desa demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa bahwa perkembangan pembangunan itu dimulai dari pemerintahan terkecil yakni Desa. Yang kami lalukkan ini, jelasnya tidak jauh-jauh dari tugas dan kewenangan kami sebagai penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan pemilih.

Rusdy menjelaskan pengalihan kekuasan dari pusat ke desa, desa memiliki undang-undang dan anggaran sendiri. Menurutnya, besarnya kewenagan desa ini akan menimbulkan banyak persoalan apabila pemerintahan desa tidak dilaksanakan secara demokratis. Persoalan yang dapat muncul diantaranya disintegrasi bangsa, konflik social dan sebagainya termasuk didalammnya ketika dalam peralihan kekuasana melalui pilkades yang memiliki dampak yang sanagat luas. Sebagaiman mana kita lihat pada efek pilkades sebelumnya. Ini tentu membuat kita semakin miris, untuk itu perlu dilakukan suatu langkah nyata dalam meminimalisir hal tersebut dengan senatiasa secara sadar dan terus menerus memberikan pendidikan pemilih dalam rangka menanamkan nilai-nilai demkratis dalam masyarakat desa, ujarnya.

Sementara Komisioner Devisi SDM dan Partisipasi Mayarakat, Suherman dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Konsep Membangun Desa Demokratis ini adalah bagian dari program pendidikan pemilih yang dilaksankan oleh KPU Kabupaten Dompu untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang berkualitas dimasa mendatang. setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam membangun desa demokratis tersebut ujarnya, antara lain untuk meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi dan menanamkan nilai-nilai demokratis dan kepemiluan kepada masyarakat. Ia menambahkan adapun sasaran jangka pendek dari kegiatan membangun desa demokratis adalah dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2017 sementara jangka panjangnya adalah seluruh desa di Kabupaten Dompu." Untuk itu, mohon dukungan kepada semua pihak agar konsep membangun desa demokratis ini dapat diimplementasikan." pintanya.


Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Bakesbangpoldagri, Dinas Dukcapil, Satuan Pol. PP, BPMPD, Kodim 1614 Dompu, Kabag Hukum, LSM, dan Akademisi.

Dalam tanggapannya Anggota Komisi III DPRD Dompu Andi Bachtiar menyampaikan apreasiasi dengan konsep membangun desa demokratis yang akan dilaksankan oleh KPU Kabupaten Dompu sebab konsep itu mahal nilanya. Lanjutnya, pendidikan politik itu sangat penting, apalagi dengan konsep membangun demokrastis. Kenapa ini menjadi penting, lanjutnya pada prinsipnya konsep itu mahal, ini sesuatu yang brilian namun mampu kita implementasikan. Karena memang banyak persoalan didesa mulai dari misorientasi kepala desa, penyelewenagna anggarn desa dan sebagainya.

Semantara itu, dari perwakilan BPMPD Sugeng Karianto menyampaikan apresiasi apa yang menjadi konsep KPU dan berharap agar dalam pelaksanaan pilkades nantinya yang akan dilaksanakan secara serentak, KPU dapat memberikan usulan, sarannya terhadap revisi peraturan daerag, memberikan sumbang pikiran dalam penyusunan peraturan tekhnis Pilkades dan sebainya. Ia juga berharap, agar KPU dalam implementasi konsep membangun desa demokratis ini mejadikan satu atau dua desa sebagai desa demokrasi percontohan.

Dalam membangun desa demokratisasi setidaknya ada tiga ancaman yang perlu sebagai pertimbangan KPU sebagaimana disampikan oleh Ilyas yasin, akademisi. Menurutnya pertama ancanaman politik transaksional yang semakin massif dalam setiap perhelatan pemilu, pilkada bahkan pilkades. Kedua kekerasan dan intoleransi yang semakin rendah ditengah masyarakat. Ketiga, tingkat kepercayaan public/masyarakat yang semakin rendah kepada pemerintah desa.

Acara rapat koordinasi ditutup dengan menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya program Membangun Desa Demokratis dapat diwujudkan dengan mencermati,kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul di lapangan, Pendidikan pemilih, Pencegahana terhadap Intoleransi, Politik Transaksional, Rendahnya kepercayaan public terhadap Pemerintahan Desa  menjadi progress utama dalam mewujudkan kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi, dan menanamkan nilai-nilai demikratis dan kepemiluan,  Rapat Koordinasi ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk diskusi yang lebih focus dalam bentuk Seminar/FGD, untuk langkah awal akan dibuat beberapa desa sebagai pilot projek dalam rangka pembentukan desa demokratis, saran untuk persiapan penyelenggaraan Pilkades Tahap kedua agar dibuat aturan tekhnis yang lebih detail untuk menjamin hak-hak warga negara/pemilih. (Humas)