Kamis, 28 April 2016

KPU DOMPU DIRIKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA

KPU DOMPU DIRIKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA

"Bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu melalui pendidikan pemilih yang terkonsolidasi". Suherman

KPU KAB. DOMPU - Jln. Bhayangkara No. 6 Dompu
Pendidikan pemilih merupakan suatu usaha sadar menanamkan nilai-nilai tentang demokrasi dan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. Pendidikan pemilih menjadi penting dilihat dari beberapa alasan, pertama membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak. Kedua, Meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kunatitatif dengan meningkatnya angka partisipasi maupun secara kualitatif kesadaran kritis untuk mengontrol, mengawasi tahapan dan proses pemilu. Ketiga, memperkuat system demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, dan tanggungjawab serta kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka mewujudkan pendidikan pemilih yang terstandar, sistematis dan berekesinambungan dari aspek materi, sarana prasarana, bahan dan alat peraga serta tenaga pedidik. KPU Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dari 18 kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan sebagai pilot projek pusat pendidikan pemilih telah membentuk sebuah wadah pendidikan pemilih yang dinamakan Rumah Pintar Pemilu Tambora.

Komisioner, Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Suherman mengatakan bahwa Rumah Pintar Pemilu Tambora ini merupakan sebuah konsep pendidkan pemilih yang dilakukkan dengan memanfaatkan beberapa ruangan yang ada di KPU Kabupaten Dompu untuk melakukkan aktifitas pendidikan pemilih. Jadi, KPU Kabupaten Dompu nantinya akan menyediakan 4 (empat) ruangan, diantaranya Ruang Diskusi, Pameran, Simulasi dan Ruang Audio Visual. Keempat ruangan tersebut memiliki fungsi edukasi dan tampilan masing-masing. Ruang Diskusi merupakan ruang audiensi atau pertemuan/diskusi/worshop/seminar tentang pemilu dan demokrasi dengan mengundang/memfasilitasi masyarakat umum dari berbagai segment yang akan melakhirkan banyaka ide/gagasan/evaluasi untuk proses perbaikan pemilu dan demokrasi. Ruang pameran merupakan untuk menampilkan panel-panel, data-data inforgrafik pemilu dan pilkada, serta informasi-inforamsi tentang pemilu. Ruang simulasi merupakan ruang tempat melakukan simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Sedangkan ruang audio visual merupakan ruang dimana akan ditampilkan, pemutaran video/film tentang kepamiluan yang meliputi, sejarah pemilu, sejarah KPU, tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. “Alhamdulillah keempat ruang tersebut telah disiapkan dan dalam waktu dekat akan ditata dengan baik.” Jelasnya

Dia menambahkan Rumah pintar pemilu tambora sebagai wahana edukasi bagi masyarakat kedepannya bisa dijadikan sebagai museum demokrasi di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Namun tentu saja apa yang dilaksanakan oleh KPU saat ini sebagai ikhtiar membangun demokarsi dan pemilu kita kearah yang lebih baik tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanyanya kerja sama/dukungan semua pihak di daerah. Untuk itu, dia mengajak dengan sadar kepada masyarakat umum, partai politik, akademisi, instansi/institusi pendidikan, terutama mahasiswa dan pelajar untuk nantinya memanfaatkan wadah ini sebagai tempat berdiskusi, bersimulasi dan menimba pengetahuan dan pengalaman tentang demokrasi dan pemilu.”harapnya.


Untuk diketahui bahwa pembentukan Rumah Pintar Pemilu ini merupakan program nasional KPU RI dimulai sejak Tahun 2015 dengan Jumlah 27 Daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 18 kabupaten/kota se Indonesia. Dimana daerah tersebut menjadi bagian dari pilot projek pusat pendidikan pemilih. (Humas)



MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH
 
Oleh : Suherman

Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Dompu

 
Penyelenggaraan pemilu yang baik mensyaratkan adanya pemilih yang memiliki pemahaman,pengetahuan dan kesadaran dalam berdemokrasi terutama berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu baik secara kuantitatif yang di tandai dengan angka tingkat partisipasi maupun secara kualitatif yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran kritis pemilih terhadap proses demokratisasi. Pemilih yang cerdas, rasional idealnya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komperhensif tentu saja tidak lahir dan hadir dengan instan namun melalui proses pendidikan yang panjang. Kehadiran pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, pusat pendidikan pemilih memang selayaknya perlu dipikirkan oleh semua pihak/stakholders terutama bagi penyelenggara pemilu.

Di tahun 2015, KPU mulai merancang pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih. Bagi KPU, Pusat Pendidikan Pemilih diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat, selain menjaring kemitraan dengan berbagai komunitas peduli pemilu serta mewujudkan transparansi informasi kepemiluan dan demokrasi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih memiliki tujuan sebagai sarana komunikasi interaktif antara penyelenggara dengan masyarakat, dan terjaringnya berbagai pemikiran konstruktif untuk kemajuan proses pemilu dan demokrasi. Dalam merealisasikan pembentukan pusat pendidikan pemilih tersebut. beberapa waktu lalu, bertempat di Hotel Seraton Bandara Soekarno-Hatta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Australian Election Commission (AEC) telah melakukkan kegiatan pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk Knowledge Sharing Pusat pendidikan pemilih. 

Penulis berkesempatan menghadiri acara tersebut, telah mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari proses demokrasi di Australia terutama yang berkenaan dengan pendidikan pemilih sebagaimana telah di sampaikan oleh salah satu Komisioner AEC (KPU Australia) yang membidangi devisi pendidikan pemilih dan `komunikasi, Ms. Beatrice Barnett.


Bagaimana pendidikan pemilih di Australia?
Australia, sejak tahun 2000 telah memiliki pusat pendidikan pemilih yang di namakan National Electoral Education Center (NEEC) sampai saat ini secara berkesinambungan memberikan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakatnya sejak dini, yakni sejak pendidkan SD hingga SMA yang di tuangkan kedalam sebuah kurikulum pendidikan dengan materi dan metode yang sistematis dan terukur. Yang patut kita renungi adalah di Australia, memilih itu selain hak dan tanggung jawab warga Negara, memilih juga menjadi bagian dari kewajiban warga negaranya sehingga siapapun warga Negara yang tidak memilih akan mendapatkan hukuman. Semestinya dengan adanya aturan yang mewajibkan warga Negara Australia untuk memilih, pusat pendidkan pemilih itu tidak seharusnya ada namun itulah Australia yang memiliki pandangan bahwa setiap warga Negara perlu diberikan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman terkait dengan proses demokrasi dan Pemilu.





Sementara di Indonesia, memilih adalah hak warga negara dan semestinya menjadikan pendidikan pemilih menjadi bagian penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam berdemokrasi. Namun prakteknya selama ini pendidikan pemilih hanya menjadi tugas dan tanggung jawab sebahagian pihak saja, kalau mau jujur praktek pendidikan pemilih selama ini hanya dilaksanakan oleh KPU dan prakteknyapun belum dilaksanakan secara maksimal setidaknya di lihat dari tiga aspek sebagaimana disampaikan oleh Sigit Pamungkas, salah satu Komisioner KPU RI. 


 
Pertama, pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan oleh semua pihak selama ini, termasuk yang dilakasanakan oleh KPU berlangsung secara sporadic. Artinya siapapun dengan materi dan metode yang tidak jelas/belum terstandar dapat menyampaikan pendidikan pemilih. Kedua, praktek pendidikan selama ini telah dilaksanakan secara musimam artinya dilaksanakan pada saat momentum pemilu/pemilukada saja. Ketiga, pendidikan pemilih selama ini belum memiliki pedoman yang jelas terutama mengenai materi, metode pendidikan pemilih. Sehingga dapat di katakan proses pelaksanaan pendidikan pemilih di Indonesia belum dilaksanakan secara kelembagaan, sistematis dan terukur.



Untuk itu, menjawab ketiga aspek diatas, perlu kiranya di bentuk sebuah pusat pendidikan pemilih secara kelembagaan agar pendidikan pemilih dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan materi/pedoman dan metode pendidikan pemilih yang sistematis dan terstandarisasi. Namun tentu saja, pusat pendidikan pemilih yang akan di bentuk oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak bisa direalisasikan dengan sendiriya tanpa ada dukungan regulasi, anggaran dan infrastruktur dari semua pihak terutama stakeholders (eksekutif, legislative, partai politik). Dengan adanya dukungan semua pihak diharapkan aktifitas pedidikan pemilih dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan dan konsisten. Amin…



KPU DOMPU KUMPULKAN A-TB2 UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KPU DOMPU KUMPULKAN A-TB2 UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
Dompu,- Dalam rangka melaksanakan pemutakahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016 yang menginstruksikan KPU kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kabupaten Dompu membuka kotak suara dalam rangka mengumpulkan A-TB2 (daftar pemilih tambahan) pada Pilkada lalu, Jum’at (29/4).

Komisioner, Ketua Devisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka menindak lanjuti surat KPU terkait Pemutakhiran data berkelanjutan dimana sebelumnya kita telah koordinasi dengan dinas dukcapil untuk meminta data-data penduduk/pemilih yang telah meninggal dunia, telah pindah domisili, telah berubah status, dan pemilih yang telah berumur 17 belas tahun dan saat ini kita sedang menghimpun A-TB2 atau formulir data pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPT namun telah memberikan hak pilih di TPS pada Pilkada yang lalu. Nantinya data tersebut diverifikasi kemudian akan di masukkan dan dipublikasikan kedalam SIDALIH. “Data-data yang ada dalam A-TB2 ini kita kumpulkan kemudian kita verifikasi apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat atau tidak, kita perbaiki yang selanjutnya akan dimasukkan ke sidalih.’jelasnya


Untuk diketahui, selain meminta data-data kepada Dinas Dukcapil dan menghimpun data A-TB2, KPU Kabupaten Dompu juga meminta kepada masyarakat agar secara aktif menyampaikan data-data pemilih dalam DPT terakhir (Pilkada Tahun 2015) yang tidak memenuhi syarat agar disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu dengan mengisi formulir tanggapan masyarakat. Nantinya data-data tersebut akan diperbaiki oleh KPU melalui sistem aplikasi data pemilih. (Humas).



Kamis, 21 April 2016

MINTA SEKRETARIAT PATUH PADA KEPUTUSAN 591

“MINTA SEKRETARIAT PATUH PADA KEPUTUSAN 591”

DOMPU – Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Dompu, Arifuddin, meminta kepada Sekretariat KPU Dompu, untuk patuh, dan konsisten menegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas selaku penyelenggara pemilu, termasuk dalam penggunaan seragam Pakaian Dinas Harian dilingkup Sekretariat. Hal itu disampaikannya pada Rapat Evaluasi dan Pembinaan dilingkup Sekretariat KPU Kabupaten Dompu yang dilaksanakan di Aula KPU Kab. Dompu, Senin (18/4). beberapa waktu yang lalu. 

    Menurutnya saat ini, pihak sekretariat dilingkup  KPU Kab. Dompu masih menggunakan seragam yang lain, diluar yang diatur oleh KPU, padahal Keputusan KPU 591 yang ditetapkan tanggal, 15 Oktober 2014 masih berlaku dan belum ada perubahan, untuk itu ia meminta kepada pihak Sekretariat dan seluruh jajaran staf sekretariat segera menyesuaikan diri sesuai keputusan KPU 591.   “Seretariat dan seluruh staf sekretariat harus patuh pada Keputusan KPU 591”, tegas Arif.  

    Lebih lanjut, Arif menjelaskan, Pakaian Dinas Harian PNS dilingkup Sekretariat KPU, KPU Provinsi/KPU Kab/Kota sesuai keputusan KPU nomor : 591/2014, diatur bahwa untuk hari Senin – Selasa menggunakan seragam abu-abu, hari Rabu-Kamis, seragam Coklat, dan Jum,at memakai batik. ”Keputusan 591 merupakan acuan bagi KPU seluruh Indonesia dalam menyediakan dan penggunaan seragam pakaian Dinas Harian lingkup sekretariat KPU, termasuk KPu Kab. Dompu”,papar Arif.

    Dijelaskan, Pengunaan Pakai Dinas Harian tersebut dimaksudkan sebagai identitas Pegawai Negeris Sipil dalam pelaksanaan Tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, disamping itu Penggunaan Pakaian Dinas  Harian PNS juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, sikap mawas diri dan meningkatkan motovasi kerja, serta untuk menumbuhkan jiwa korsa dan etos kerja para Pegawai KPU dalam melaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.(ANWAR). 

Rabu, 20 April 2016

MUTAKHIRKAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, KPU DOMPU KOORDINASI DENGAN DUKCAPIL

Dompu,- Dalam rangka melaksanakan pemutakahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016 yang menginstruksikan KPU kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. KPU Kabupaten Dompu mengunjungi Dinas Dukcapil, Rabu (20/4).

Ketua KPU Kabupaten Dompu yang didampingi oleh Ketua Devisi Teknis Penyelenggara dan Ketua Devisi Sosialisasi mengungkapkan bahwa kehadiran mereka ke Dinas Dukcapil dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait dengan data-data kependudukan yang dikelola oleh dinas tersebut terutama data kependudukan yang menyangkut data pemilih. ”Data kependudukan dari Dinas Dukcapil adalah dasar untuk dijadikan data pemilih. Untuk itu perlu kiranya kita melakukkan sinkronisasi data mulai sekarang.” Papar Rusdy

Sementara itu, Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Agus Setiawan menjelaskan bahwa saat ini paska pilkada sesuai dengan surat edaran KPU RI, KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia diinstruksikan untuk melakukkan pemutakhiran data pemilih berkelajutan. Pemutkhiran data pemilih berkelanjutan dilakukkan untuk memperbaiki/mengupdate data pemilih yang ada dalam DPT. Untuk itu, diperlukan data kependudukan dari Dinas Dukcapil bagi penduduk/pemilih yang telah meninggal dunia, telah pindah domisili, telah berubah status, dan pemilih yang telah berumur 17 belas tahun. “tentu, KPU tidak memiliki data penduduk/pemilih yang telah meninggal, pindah, berubah status ataupun telah berusia 17 tahun. Selanjutnya, hasil pemutakhiran data pemilih akan langsung diaplikasikan pada sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Pemutakhiran ini dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga pada saat Pemilu atau Pemilihan, daftar pemilih sudah ada perbaikan dan tinggal meng-update perubahan yang terjadi. Oleh karenanya hari ini kami berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil kiranya dapat diberikan data-data dimaksud.” jelas Agus.

Sementara Sekretaris Dinas Dukcapil, Hj. Daryati Kusilawati, SE menyampaikan terimakasih atas silaturahmi dan koordinasi KPU Kabupaten Dompu dalam rangka meminta data-data kependudukan untuk keperluan memperbaiki pemutakhiran data pemilih. Untuk diketahui, Dinas Dukcapil melakukkan pemutakhiran data kependudukan tiap semester.”Insha Allah data-data yang diminta KPU akan kami berikan dalam bentuk soft file, tinggal KPU datang membawa operator”. Ujarnya.

Untuk diketahui, selain meminta data-data kepada Dinas terkait KPU Kabupaten Dompu juga meminta kepada masyarakat agar secara aktif menyampaikan data-data pemilih dalam DPT terakhir (Pilkada Tahun 2015) yang tidak memenuhi syarat agar disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu dengan mengisi formulir tanggapan masyarakat. Nantinya data-data tersebut akan diperbaiki oleh KPU melalui sistem aplikasi data pemilih. (Humas).

Rabu, 30 Maret 2016

KPU DOMPU BERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA STAKEHOLDER

KPU DOMPU BERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA STAKEHOLDER

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kordinasi yang intens selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sehingga dapat berjalan dengan aman dan damai, KPU Kabupaten Dompu memberikan piagam penghargaan kepada stakeholder bertempat di Aula KPU setempat, Selasa (29/3).

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto dalam pengantarnya mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini sebagai bentuk terimakasih KPU kepada para pihak yang ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 melalui kordinasi, sumbangsih pemikiran dan kerjasama-kerjasama. “Tentu piagam ini tidak seberapa nilainya, namun tentu dibalik ini semua memiliki makna yang mendalam sebagai ucapan terimakasih kami kepada bapak-ibu sekalian.” Ujar Rusdy

Senada dengan itu, Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH dalam sambutannya mewakili Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Dompu yang telah mencipatakan suasana aman dan kondusif pada saat pelaksanaan Pilkada yang lalu.” Sebagai pasangan calon yang terpilih, saya tentu mengucapkan apresiasi kepada KPU yang telah sukses dan kepada semua pihak”. Ujar mantan birokrasi ini.

Untuk diketahui, acara penyerahan piagam penghargaan diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu kepada Bupati Dompu Daerah yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Dompu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Kesbangpoldagri, Kepala Sat Pol PP, Kepala Dikpora, Kepala Kemenag, Kepala PPKAD sebagai stakeholder kunci Pilkada. Panwas Pemilihan sebagai Stakeholder Utama, Ketua PWI, Ketua KNPI, Kepala Bank NTB, Ketua STKIP Yapis, dan Ketua STIE Yapis sebagai stakeholder pendukung.


Selasa, 29 Maret 2016

EVALUASI TAHAPAN PILKADA, KPU DOMPU GELAR FGD

EVALUASI TAHAPAN PILKADA, KPU DOMPU GELAR FGD

KPU Kabupaten Dompu menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 bertempat di Aula KPU setempat, Selasa (29/3). 
Kegiatan dalam rangka mengevaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan tersebut dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori. Serta dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi, Pengawas Pemilihan, Partai Politik, Pers, LSM, Praktisi Hukum dan Tokoh Masyarakat sebagai narasumber serta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Dompu. 

Dalam pengantarnya Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto mengatakan kegiatan FGD ini untuk mengevaluasi secara objektif seluruh tahapan pilkada yang telah diselenggarakan oleh pihaknya mulai tahapan persiapan sampai dengan tahapan penyelenggaraan.” Kalau kami menilai sendiri, tentu terkesan subjektif. Untuk kami butuh evaluasi objektif, masukan dan gagasan dari peserta FGD yang sekaligus sebagai narasumber.” Ungkapnya.

Lebih jauh Rusdy menjelaskan bahwa pihaknya pada pra tahapan Pilkada merasakan kekhawatiran dan keraguan apakah Pilkada serentak Tahun 2015 khusunya di Dompu akan berjalan aman atau tidak. Pasalnya banyak persolan yang ditemui diantaranya persolan kesiapan anggaran, pedomana teknis pelaksananan dan sebagainya. Namun alhamdulillah berkat kerja keras penyelenggara dan dukungan semua pihak, terutama Pemerintah Daerah Akhirnya Pilkada Dompu telah berjalan secara aman dan damai hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rusdy juga memberikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas kehadiran para stakeholder, akademisi, LSM, Partai Politik, Praktisi Hukum, Pers dan Tokoh Pemuda untuk menjadi narasumber kegiatan FGD tersebut dan berharap agar kegiatan ini memberikan banyak ide dan gagasan solutif bagi perbaikan pelaksanaan pemilu selanjutnya. “sejumlah masukan, gagasan teman-teman narasumber terhadap beberapa masalah dalam tahapan pelaksanaan Pilkada akan kami laporkan ke KPU paling lambat tanggal 5 April sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi untuk pemilu yang akan datang.”terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori memberikan apresiasi atas kerja KPU Kabupaten Dompu dan seluruh element masyarakat yang telah mensukseskan pelaksaan Pilkada Dompu dengan aman dan damai. Di akuinya hampir seluruh Kabupaten /Kota di Indonesia yang melaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015mengalami beberapa persoalan hukum pada setiap tahapannya. Namun KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan seluruh tahapannya dengan baik, tanpa mendapat gugatan hukum kecuali di MK namun itu telah dinayakan tidak dapat diterima.

Aksar lebih jauh menjelaskan perlu diketahui bahwa sebagai bagian dari transaparansi KPU dalam entri data hasil Scan C1, KPU Kabupaten Dompu tercepat kedua di NTB yang mampu mengupload datanya pada hari pemungutan suara sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung hasil pemilihan melalui web site dan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, hanya KPU Kabupaten Dompu satu-satunya KPU diseluruh Indonesia yang menggunakan peta TPS dalam mewujudkan daftar pemilih yang valid dan akurat.“Apa yang dilakukkan KPU Dompu dengan membuat peta tps ini telah menjadi best praktis, percontohan bagi kami di KPU provinsi dan KPU lainnya di Indonesia.”Terang mantan ketua GP Ansor NTB ini.

Untuk diketahu, FGD yang berlangsung selama sehari ini, difasilitasi oleh Nursyamsiah. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada stakeholder Pilkada Dompu Tahun 2015.