Jumat, 24 Juni 2016

KOMISIONER KPU DOMPU TANDA TANGANI SURAT PERNYATAAN BEKERJA SEPENUH WAKTU

KOMISIONER KPU DOMPU TANDA TANGANI SURAT PERNYATAAN BEKERJA SEPENUH WAKTU

Dompu,- Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/VI/2016 Tanggal 10 Juni 2016 Perihal bekerja penuh waktu bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota dan dipertegas lagi oleh surat KPU Provinsi NTB nomor: 107/KPU-PROV-017/IV/2016 tertanggal 23 Juni 2016 Prihal Bekerja penuh waktu dan pelaksanaan Pleno bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/kota Se Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Jum’at (24/06) KPU Kabupaten Dompu menandatangi surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu.

Ada 3 (tiga) Point isi pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangni oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu. Antara lain pertama, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu tidak bekerja pada instansi/Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD dan instansi/lembaga swasta lainnya. Kedua, Tidak menekuni profesi lain dan Ketiga, siap bekerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan KPU RI.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto usai menandatangani surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ini sesungguhnya bentuk komitmen dan konsisten pihaknya untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu dengan penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas dalam mewujudkan kualitas Demokrasi dan Pemilu yang lebih baik dengan bekerja sepenuh waktu dan selalu hadir di kantor sesuai jam kerja yang telah ditetapkan KPU RI bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/kota.“ Surat pernyataan ini mempertegas kembali komitment dan konsistensi kami sebelumnya yang telah tertuang dalam sumpah jabatan dan pakta integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan.” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam suratnya tersebut, KPU Provinsi NTB juga membuka penerimaan laporan Masyarakat/pers dan akan melakukkan klarifikasi/termasuk supervisi untuk memastikan keadaan.“ bekerja penuh waktu ‘ Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Se NTB. (Humas)


Kamis, 23 Juni 2016

MEMBANGUN KESADARAN LEWAT PENDIDIKAN PEMILIH

MEMBANGUN KESADARAN LEWAT PENDIDIKAN PEMILIH

Ichtiar : “Bagaimana kita mau membangun daerah kalau kita memilih karena uang”

Dalam kerangka mewujudkan pendidikan pemilih yang terstandar, sistematis dan berekesinambungan dari aspek materi, sarana prasarana, bahan dan alat peraga serta tenaga pedidik. KPU Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dari 18 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dijadikan sebagai pilot projek pusat pendidikan pemilih telah membentuk sebuah wadah pendidikan pemilih yang dinamakan Rumah Pintar Pemilu Tambora.



Ditengah keinginan melaksanakan aktivitas pendidikan pemilih secara massif dan berkesinambungan , KPU tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan, sinergitas semua pihak dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Untuk itu, Tim Humas KPU kabupaten Dompu pada hari senin (20/6) berkesempatan bersilaturahmi dan mewancarai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, H. Ichtiar Yusuf, SH diruang kerjanya dalam upaya membangun sinergitas, konsolidasi dan meminta dukungan untuk pengembangan Rumah Pintar Pemilu Tambora Kedepan.

Mendengar Program KPU tersebut, Pria berperawakan kekar ini menyatakan dukungan sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Dompu. “ Wah, ini program yang sangat luar biasa, saya dukung.” Tegasnya
Lebih jauh ichtiar menyatakan kita memang harus menyiapkan pemilih yang cerdas untuk meminimalisir politik transaksional sebagaimana yang terjadi saat ini agar pemilih kita tidak membeli kerbau dalam kubangan. Dan waktu yang tepat adalah saat ini, bukan nanti pada saat pelaksanaan pemilu dan menurutnya pendidikan pemilih bukan hanya untuk pemilih pemula di sekolah tapi harus meliputi seluruh masyarakat sebab kondisi saat ini masyarakat awam kita ini yang semakin parah.” Coba perhatikan saat ini, masyarakat kita hanya bicara uang, uang, dan uang untuk memilih pemimpin lalu kalu begini bagaimana kita mau melahirkan seorang pemimpin yang cerdas, yang akan membangun daerah kita kedepan.” jelasnya bersemangat


Dinas Dikpora Kabupaten Dompu akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap KPU terutama berkaitan dengan pendidikan pemilih, lanjutnya. Untuk itu, kedepan perlu kiranya apapun program kegiatan yang dilaksanakan, KPU bersurat ke Dinas nanti suratnya saya yang akan tindak lanjuti ke sekolah-sekolah. Bila perlu mulai saat penerimaan siswa baru ini, melalui kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) kita kerahkan anak-anak untuk mengunjungi rumah pintar. “Ini persoalan gampang, saya menggerakkan sekolah agar mengunjungi rumah pintar, mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih di KPU, dan KPU siapkan fasilitas sarana dan prasaranannya. “ Ujar pria yang sebelumnya menduduki beberapa jabatan

Kemudian disinggung mengenai harapan dan saran masyarakat kedepan. Pria yang aktif di Media Sosial ini menyatakan bahwa sesungguhnya semua kembali kepada kesadaran kita masing-masing, bagaimanapun pintar, masifnya KPU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kalau tidak ada kesadaran maka akan menjadi kurang bermakna. Saat ini banyak orang bodoh, baik dan pintar untuk menjadi pemilih namun pemilih yang cerdas yang masih kurang. “ saya kira membangun kesadaran ini penting, kesadaran mulai dari memilih pemimpin cerdas “ UJarnya

Lebih lanjut beliau juga memberi saran kepada KPU Kabupaten Dompu agar melaksanakan aktivitas pendidikan pemilih ini bukan hanya pada saat pemilu namun jauh sebelum itu dan KPU agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan.”Saya yakin dan percaya kelima komisioner saat ini adalah orang-orang terbaik yang mampu melaksanakan tugas, semoga tetap konsisten.” Harapnya. (Humas)


Senin, 20 Juni 2016

KETUA DAN ANGGOTA KPU BEKERJA PENUH WAKTU

KETUA DAN ANGGOTA KPU BEKERJA PENUH WAKTU
"Harus Fokus Mengurus Pemilu dan Mengurus Pemilu Bukan Pekerjaan Sampingan"




Dompu,- KPU merupakan penyelenggara pemilu yang mandiri dan professional. Dalam mengejewantahkan semangat tersebut, salah satunya KPU harus bekerja penuh waktu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai aturan perundang-undangan.”mengurus pemilu harus fokus, tidak boleh menjadikan KPU sebagai pekerjaan sampingan”. Ungkap Suherman, Ketua Devisi SDM KPU Kabupaten Dompu



Herman menjelaskan hal itu disampaikan menyusul Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/VI/2016 Perihal bekerja penuh waktu bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota. Surat Edaran tersebut mempertegas kembali ketentuan Pasal 11 huruf k dan penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu.
Kerja sepenuh waktu yang dimaksud adalah dengan tidak bekerja pada profesi lainnya selama menjadi anggota KPU, tidak bekerja pada instansi/lembaga lain diluar KPU baik instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD dan instansi/lembaga swasta lainnya. Terhadap Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota yang dalam masa keanggotaan bekerja pada lembaga/instansi lain memilih untuk tetap menjadi KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota atau menekuni profesi lain dengan membuat suarat pernyataan disertai dengan bukti pendukung paling lambat tanggal 30 Juni 2016. Surat tersebut juga mempertegas tentang jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua baik Ketua maupun anggota KPU seluruh Indonesia.
Munculnya surat himbauan ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dimulai dari Penyelenggara Pemilu (KPU) yang tetap fokus, tidak terganggu dengan aktivitas lain diluar KPU dan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kinerja KPU karena ini akan dilakukan evaluasi dan dilaporkan hasilnya secara berjenjang kepada KPU RI, “ Insya Allah, Kami tetap berkomitmen dengan apa yang telah kami tuangkan dalam pakta integritas mengenai siap bekerja sepenuh waktu, terbukti saat ini kami baik Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Dompu tidak ada yang bekerja pada instansi/lembaga lain baik pemerintah maupun swasta”. Ujarnya (Humas)

KPU WAJIB MELAKSANAKAN RAPAT PLENO


Dompu,- Sebagai sebuah lembaga penyelengara pemilu yang professional dalam upaya penguatan dan kendali organisasi serta meningkatkan kualitas kinerja, KPU wajib melaksanakan rapat pleno yang dilaksanakan secara periodek, yakni satu kali setiap seminggu diperioritaskan setiap hari senini dengan melibatkan Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kasubag. “Setiap kebijakan untuk merencanakan, menyusun, membuat dan mengevaluasi seluruh program kerja harus diputuskan melalui rapat pleno sebagaimana yang sering kita laksanakan.” Ujar Rusdyanto, Ketua KPU Kabupaten Dompu pada saat memimpin Rapat Pleno Evaluasi dan Rencana Kerja, Senin (20/6)

Rusdyanto menjelaskan hal itu disampaikan menyusul Surat Edaran KPU RI Nomor 317/KPU/VI/2016 Tertanggal 13 Juni 2016 Perihal Pelaksaan Pleno Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kab/Kota. Surat Edaran tersebut mempertegas bahwa KPU wajib melaksanakan rapat pleno satu kali setiap minggu dan agenda rapat pleno diusulkan oleh anggota untuk diambil sebuah keputusan.

“Sebelum ada SE tersebut, KPU Kabupaten Dompu sudah secara rutin melaksanakan rapat pleno namun demikian kita harus konsisiten melaksanakan rapat pleno dalam rangka mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di KPU”. Ujarnya (Humas)

MENGGUGAH MAHASISWA DAN PELAJAR JADI BASIS KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI

MENGGUGAH MAHASISWA DAN PELAJAR JADI BASIS KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI
Oleh: Agus Setiawan, SH
(Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan


PRAKTIK pemilu yang sehat dan berkualitas tentunya menjadi harapan kita bersama. Harapan itu bukanlah hal yang mustahil untuk dapat direngkuh asal ada kesadaran kolektif memperbaiki hal yang kurang, sembari mempertahankan hal yang baik dari praktik demokrasi kita. Kehadiran mahasiswa dan pelajar sebagai pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi. Pemilih cerdas berdemokrasi adalah ketika pemilih memahami demokrasi, kritis terhadap demokrasi, dan terampil memperjuangkan kepentingan politik publik.
Mahasiswa dan pelajar sebagai pemilih muda yang memiliki intelektual unggul, merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi kita serta memiliki peran besar yang sangat berpengaruh terhadap konstruksi politik bangsa. Begitu pula dalam sejarah Indonesia, apa yang diperjuangkan mahasiswa dan pelajar menjadi penentu arah kehidupan demokrasi. Sebagai kalangan intelektual muda yang dapat menjadi agent of changes pada masyarakat, mahasiswa dan pelajar tidak hanya dituntut menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga harus dapat mengawal proses penyelenggaraan pemilu, mampu bersikap fair serta tidak mudah terprovokasi atau terpancing isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu.
Pemilu / Pemilihan merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kepemimpinan dan perebutan kekuasaan secara damai serta menjadi indikator negara demokrasi di Indonesia. Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila sistem dan penyelenggaraannya juga baik. Tugas menjadikan demokrasi berjalan dengan baik bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya semata, melainkan semua pihak, termasuk peserta Pemilu / Pemilihan (Pasangan Calon, Partai Politik/Tim Pemenangan), masyarakat, serta juga mahasiswa dan pelajar. Dalam konteks ini, mahasiswa dan pelajar harus cerdas mengawal jalannya demokrasi, harus bisa bersikap fair dan memberi penilaian yang objektif. Mahasiswa dan pelajar diharapkan tidak hanya dapat menggerutu atau mengkritik terhadap kegelapan, namun harus mampu menjadi pelita untuk menerangi kegelapan tersebut. Apabila terjadi konflik akibat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, mahasiswa dan pelajar harus mampu melihat prosesnya secara komprehensif, jangan hanya menyalahkan atau menuding pihak tertentu, termasuk KPU dan jajarannya semata.
Mahasiswa dan pelajar harus benar-benar menjadi pemilih cerdas. Konstelasi politik dalam Pemilu/Pemilihan di indonesia perlu terus mendapat kontrol dari kalangan kampus dan sekolah. Salah satu hal penting yang harus ditanamkan dalam ideologi mahasiswa dan pelajar adalah pemahaman akan pentingnya Pemilu/Pemilihan sebagai saluran aspirasi, karena Pemilu/Pemilihan memberikan peluang bagi kita untuk menentukan siapa yang akan menentukan nasib kita kedepan. Selain itu, pemilu/Pemilihan memiliki arti politik penting bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat, agar bisa turut mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu/Pemilihan merupakan saluran yang paling luas cakupannya, disinilah keunggulan pemilu/Pemilihan, bahwa mahasiswa dan berbagai kalangan masyarakat dapat terlibat dengan tuntas didalamnya.
Perlu disadari juga bahwa pendidikan pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi suatu Negara. Indikasi pemilih dalam menentukan pilihan politinya, yaitu tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Pemilih harus di fasilitasi dan Pemilih juga harus ditingkatkan kecerdasannya sebagai komunitas peduli demokrasi dan pemilu. Dalam konteks tersebut, KPU menjadikan diri sebagai fasilitator, memfasilitasi pemilih, semua stakeholder, parpol dan pemangku kepentingan lainnya. Perlu pemanfaatan agen sebagai komunikator dengan memberikan pelatihan tentang demokrasi dan kepemiluan. Agen Komuniktor tersebut adalah guru, pengurus OSIS, aktifis Mahasiswa, LSM, ormas, media dan pemerintah. Materi yang perlu di transfer kepada agen komunikator tersebut berupa: Konsep dan metode demokrasi, Konsep dan metode tentang pemilu, Pemilu yang demokratis, Merancang pemilu yang demokratis, Sejarah pemilu di Indoensia, Penyelenggara pemilu, Peserta pemilu, Tahapan pemilu, Tata cara pemungutan suara dan peradilan pemilu.
Keburukan pada pemilih generasi tua kali ini hendaknya dijadikan sarana dan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa, yang notabene merupakan orang-orang pilihan disekolah masing-masing diharapkan dapat menjadi cikal-bakal komunitas peduli demokrasi.

Rabu, 01 Juni 2016

SEMINAR PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI DAN PEMILU

     
Dompu – NTB, Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemilih harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, yaitu memilih dengan akal sehat dan hati nurani. Keberadaan pemilih pemula cukup penting diajak dan menentukan terhadap partisipasi pemilih. Adanya program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi merupakan ikhtiar untuk melahirkan embrio komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi. Embrio ini kemudian diharapkan tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam jangka panjang, entitas ini dapat menjadi mitra strategis KPU dan masyarakat untuk bersama-sama membangun mutu pemilu dan demokrasi. Dari gambaran tersebut, KPU Kab. Dompu melaksanakan Seminar Pendidikan Pemilih dengan tema “Pengembangan Komunitas Peduli Demokrasi dan Pemilu” pada hari Rabu, 1 Juni 2016 di Ruangan Aula Rumah Pintar Pemilu KPU Kab. Dompu.
   Peserta dalam seminar tersebut berasal dari 6 Kecamatan yang ada di Kab. Dompu, dengan jumlah peserta 70 orang dari kalangan mahasiswa, pelajar SMA/SMK/MAN dan guru PPKN sebagai pendamping masing-masing sekolah. Dua Narasumber dalam seminar tersebut yakni Agus, M.Si (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan KPU Prov. NTB) dan Dr. Nuril Furkan (Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dikpora Kab. Dompu) dengan Moderator Ilyas, M.Pd (Akademisi).
   Kegiatan seminar yang dilaksanakan pada pagi hari ini merupakan bagian dari kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan maksud untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum dalam melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, tegas Divisi Hukum dan Pengawasan, Drs. Arifuddin, dalam sambutannya selaku PLH Ketua KPU Dompu.
   Harus disadari juga bahwa pendidikan pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi suatu Negara. Indikasi pemilih dalam menentukan pilihan politinya, yaitu tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. “Uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual, inilah yang menjauhkan dari pemilih yang rasional dalam menunjang kualitas demokrasi,” tambah Arifuddin.

   Pada kesempatan yang sama, Agus, M.Si, yang diberi kesempatan menjadi narasumber pertama, mengatakan bahwa pemilih merupakan entitas yang penting dalam pemilu. Entitas ini dapat membangun wacana, menggerakkan partisipasi, dan melahirkan kritik - auto kritik tentang narasi-narasi besar pemilu dan demokrasi. Eksistensi entitas ini akan memperkuat sisi masyarakat sipil untuk berkontribusi secara langsung bagi penguatan demokrasi, secara khusus terkait dengan mutu pemilu.

   Jika dilihat dari sisi kesejahteraan rakyat, maka pemilu itu harus menghasilkan pemimpin yan mempunyai kapasitas dan harus didukung oleh pemilih yang cerdas dan rasional untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemilih harus di fasilitasi dan Pemilih juga harus ditingkatkan kecerdasannya sebagai komunitas peduli demokrasi dan pemilu. Dalam konteks tersebut, KPU menjadikan diri sebagai fasilitator, memfasilitasi pemilih, semua stakeholder, parpol dan pemangku kepentingan lainnya, tambah Agus.

   “Kami memanfaatkan agen sebagai komunikator dengan memberikan pelatihan tentang demokrasi dan kepemiluan. Agen Komuniktor tersebut adalah guru, pengurus OSIS, aktifis, LSM, ormas, media dan pemerintah. Materi yang perlu di transfer kepada agen komunikator tersebut berupa: Konsep dan metode demokrasi, Konsep dan metode tentang pemilu, Pemilu yang demokratis, Merancang pemilu yang demokratis, Sejarah pemilu di Indoensia, Penyelenggara pemilu, Peserta pemilu, Tahapan pemilu, Tata cara pemungutan suara dan peradilan pemilu,” ungkap Divisi Sosialisasi Agus.

   Narasumber berikutnya, Dr. Nuril Furkan, menyampaikan bahwa keburukan pada pemilih generasi dewasa di Dompu kali ini hendaknya dijadikan sarana dan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa yang notabene pemilih pemula. Para peserta yang merupakan orang-orang pilihan disekolah masing-masing diharapkan dapat menjadi cikal-bakal komunitas peduli demokrasi, yang akan segera diprogramkan pembentukannya oleh Dikpora Dompu.

   Diakhir acara, KPU Dompu memberikan Sertifikat kepada Narasumber, Moderator dan peserta. Peserta merasa cukup puas dan bangga dengan adanya seminar pendidikan pemilih ini, harapan bersar kepada KPU Dompu yntuk segera merealisasikan Rumah Pintar Pemilu, serta terus melakukan banyak kegiatan, khususnya untuk pengembangan komunitas demokrasi dan pemili di kalangan mahasiswa dan pelajar. 


Jumat, 20 Mei 2016

KPU Gelar Rakornas Pilot Project Rumah Pintar Pemilu

Denpasar,- Pendidikan Pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu. Untu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berikhtiar dan berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Salah satu upaya tersebut dijewantahkan dalam program pembentukan Rumah Pintar Pemilu.
Rumah pintar diharapkan dapat memberikan informasi pendidikan yang utuh terkait dengan demokrasi dan pemilu kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat memahami betul akan hal itu kemudian membangkitkan gairah dan semangat untuk berpartisipasi baik secara kuantitas dan kualitas dalam seluruh penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU provinsi Bali, Kamis (19/05).

Husni mengungkapkan “Ada banyak pertanyaan, kenapa harus ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita ingin merumahkan orang-orang pintar. Kita kumpulkan mereka agar mau berpartispasi dalam seluruh proses pemilu agar kedepan kegiatan pemilu jauh lebih baik.
Lebih jauh Dihadapan peserta rakor dan tamu undangan lainnya Husni menyampaikan bahwa selain mengembangkan program pilot project Rumah Pintar Pemilu dan PPID, KPU saat ini sedang mengembangkan program pendidikan S2 tata kelola pemilu bagi staf PNS di lingkup sekretariat jenderal KPU yang bekerja sama dengan sepuluh Universitas terkemuka di indonesia. "ini upaya kami mendorong peningkatan kualitas penyelenggara pemilu dari masa ke masa agar kedepan pemilu ini dapat di kelola dengan baik."jelasnya.
Sementara itu sebelumnya Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa KPU bali sangat mendukung mendukung program PPID sebagai akuntabilitas dan transparansi publik yang diimplemntasikan dengan terfasilitasinya pusat pelayanan informasi publik di KPU Bali. begitupun dengan Rumah Pintar Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal edukasi pemilu, KPU Bali telah mendirikan Rumah Pintar Pemilu Bali dengan memadukan unsur seni dan budaya bali. "Untuk selanjutnya mohon arahan KPU RI yang nantinya akan melakukkan peresmian dan sharing informasi dari teman2 yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang kami lakukkan saat ini." harapnya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar KPU Provinsi Bali dengan stakeholder diantaranya Univeristas Udayana, ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Bali dalam pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu serta menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombusman RI perwakilan Bali terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
Pembukaan kegiatan rakornas tersebut dirangkaikan dengan peresmian/launching rumah pintar pemilu dan pusat informasi pelayanan publik KPU Provinsi Bali oleh Ketua dan anggota KPU yang didampingi oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali.
Untuk di ketahui, acara rakornas yang rencananya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) dihadiri oleh Anggota KPU Devisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi dan Kabupaten/kota se indonesia yang menjadi pilot project  yang terdiri dari 19 Provinsi dan 18 Kabupaten/kota yang salah satunya adalah KPU Kabupaten Dompu. (Humas)