Jumat, 20 Mei 2016

KPU Gelar Rakornas Pilot Project Rumah Pintar Pemilu

Denpasar,- Pendidikan Pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu. Untu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berikhtiar dan berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Salah satu upaya tersebut dijewantahkan dalam program pembentukan Rumah Pintar Pemilu.
Rumah pintar diharapkan dapat memberikan informasi pendidikan yang utuh terkait dengan demokrasi dan pemilu kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat memahami betul akan hal itu kemudian membangkitkan gairah dan semangat untuk berpartisipasi baik secara kuantitas dan kualitas dalam seluruh penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU provinsi Bali, Kamis (19/05).

Husni mengungkapkan “Ada banyak pertanyaan, kenapa harus ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita ingin merumahkan orang-orang pintar. Kita kumpulkan mereka agar mau berpartispasi dalam seluruh proses pemilu agar kedepan kegiatan pemilu jauh lebih baik.
Lebih jauh Dihadapan peserta rakor dan tamu undangan lainnya Husni menyampaikan bahwa selain mengembangkan program pilot project Rumah Pintar Pemilu dan PPID, KPU saat ini sedang mengembangkan program pendidikan S2 tata kelola pemilu bagi staf PNS di lingkup sekretariat jenderal KPU yang bekerja sama dengan sepuluh Universitas terkemuka di indonesia. "ini upaya kami mendorong peningkatan kualitas penyelenggara pemilu dari masa ke masa agar kedepan pemilu ini dapat di kelola dengan baik."jelasnya.
Sementara itu sebelumnya Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa KPU bali sangat mendukung mendukung program PPID sebagai akuntabilitas dan transparansi publik yang diimplemntasikan dengan terfasilitasinya pusat pelayanan informasi publik di KPU Bali. begitupun dengan Rumah Pintar Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal edukasi pemilu, KPU Bali telah mendirikan Rumah Pintar Pemilu Bali dengan memadukan unsur seni dan budaya bali. "Untuk selanjutnya mohon arahan KPU RI yang nantinya akan melakukkan peresmian dan sharing informasi dari teman2 yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang kami lakukkan saat ini." harapnya.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar KPU Provinsi Bali dengan stakeholder diantaranya Univeristas Udayana, ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Bali dalam pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu serta menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombusman RI perwakilan Bali terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
Pembukaan kegiatan rakornas tersebut dirangkaikan dengan peresmian/launching rumah pintar pemilu dan pusat informasi pelayanan publik KPU Provinsi Bali oleh Ketua dan anggota KPU yang didampingi oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Bali.
Untuk di ketahui, acara rakornas yang rencananya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) dihadiri oleh Anggota KPU Devisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi dan Kabupaten/kota se indonesia yang menjadi pilot project  yang terdiri dari 19 Provinsi dan 18 Kabupaten/kota yang salah satunya adalah KPU Kabupaten Dompu. (Humas)

Selasa, 17 Mei 2016

KPU Dompu Gelar Nongkrong Bareng Bersama Media Dan Pers

Dalam upaya membangun sinergitas, penyampaian informasi dan program kerja KPU Tahun 2016, KPU Kabupaten Dompu gelar nongkrong bareng bersama media dan pers di Taman Kota, Jum’at (13/05). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU, Sekretaris, Pejabat struktural lingkup sekretariat dan jajarannya serta para awak media dan pers baik dari media cetak maupun media elektronik yang ada di Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto dihadapan para awak media dan pers menyampaikan Kegiatan ini bertujuan membangun sinergitas KPU dengan media massa dan pers di Kabupaten Dompu sekaligus sebagai wahana penyampaian informasi Pilkada/Pemilu dan program kegiatan KPU kepada media terlebih kepada publik/masyarakat Dompu. Karena kami menyadari peran pers begitu besar sebagai penyambung informasi kepada publik. Sambungnya, media dan pers sebagai stakeholders pendukung bagi penyelenggara Pemilu selama ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap proses demokrasi terutama pada penyelenggaraan Pilkada Dompu Tahun 2015 sehingga Pilkada kita dapat berjalan aman dan lancar.

Penyampaian program kegiatan KPU ini ujar Rusdy merupakan upaya menepis anggapan bahwa KPU bekerja saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada saja padahal realnya tidak demikian, sebagai lembaga independen dan profesional KPU tetap bekerja dalam rangka membangun demokrasi dan pemilu yang lebih baik. “ Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan KPU itu tidak bekerja paska tahapan Pemilu/pilkada selesai buktinya setiap hari kami masuk kantor dan melaksanakan seluruh program kerja di masing-masing bidang/devisi.” Tegasnya.

Lebih lanjut Rusdy menyampaikan KPU berkomitmen sebagai lembaga yang transparan, akuntabel dan profesional setidaknya dapat dilihat dari penyebarluasan informasi secara terbuka melaui web, laman facebook dan Elektronik PPID sebagai wujud dari akuntabilitas publik disamping terus meningkatkan kwalitas SDM penyelenggara pemilu dengan melakukkan kegaiatan-kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai di KPU dalam upaya mewujudkan Penyelenggara yang profesional serta secara konsisten dan kontinyu memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih baik pada pra, saat maupun paska pemilihan. Untuk diketahui bebernya, KPU Dompu saat ini adalah salah satu daerah yang dijadikan sebagai pilot projek pusat pendidikan pemilih dari 18 kab/kota se Indonesia dan dalam rangka mewujudkan hal tersebut kami telah memiliki Rumah Pintar Pemilu Tambora yangg saat ini sedang didesign tempat, sarana dan prasarannya.” Insha Allah setelah puasa, Rumah Pintar Pemilu telah bisa kita selesaikan dan dipergunakan untuk kegaiatan edukasi pemilih.” Ujarnya

Rusdy menambahkan, saat ini juga pihaknya tengah melakukkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan arahan/instruksi dari KPU sebagai upaya KPU dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan valid. Untuk itu, Pihaknya secara intens telah berkoordinasi dengan Dukcapil agar disiapkan data-data pemilih yang telah pindah, meninggal, dan pemilih yang telah berumur 17 tahun per 30 Juni 2016.


Pada kesempatan tersebut, semua anggota KPU juga menyampaikan informasi dan program di masing-masing bidang/devisi yang meliputi informasi mengenai Pilkada yang telah berjalan aman dan lancar, laporan penggunaan keuangan Pilkada yang telah disampaikan ke Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi, pengembangan SDM dan pendidikan pemilih serta terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini tengah dalam proses. Disamping itu, KPU Kabupaten Dompu telah memiliki Rumah Pintar Pemilu Tambora sebagai wahana edukasi masyarakat dalam mengenal dan memahami demokrasi.

Menanggapi informasi dan program yang telah disampaiakn oleh KPU, wahyudin salah satu dari perwakilan Pers menyatakan bahwa KPU kedepan perlu membenahi pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat dan valid salah satu caranya dengan memaksimalkan rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. “kami berharap agar kedepan PPDP itu bekerja secara cermat dan professional.” Harapnya.

Sementara itu, Abdul Muis perwakilan dari media Lombok Post menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kinerja KPU dalam hal pelaksanaan Pilkada dan Pengelolaan serta pelayanan terhadap informasi publiknya yang transparan. Namun, mantan ketua PWI Kabupaten Dompu ini juga memberikan catatannya terkait masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pelaksannaan Pilkada terutama menyangkut “money politik” yang meskipun secara hukum pelanggaran tersebut tidak bisa dibuktikan namun secara de facto, itu nyata adanya pada perilaku masyarakat dan calon. Keadaan ini memperparah kondisi demokrasi dan Pemilu kita. “kedepan kita berharap agar ada perbaikan system, regulasi terkait persoalan ini suapaya kualitas demokrasi kita akan lebih baik dan ini bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara namun semua element masyarakat termasuk kita selaku pers.” Harapnya. (Humas)

Kamis, 12 Mei 2016

PENGARSIPAN DOKUMEN EKS PEMILU DI LINGKUP KPU KAB. DOMPU

     Kegiatan pengarsipan dokumen eks pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dilaksanakan selama satu minggu mulai dari tanggal 06 – 12 April 2016, kegiatan kearsipan ini dilaksanakan di bawah koordinasi oleh Kasubag umum, Keuangan dan Logistik lingkup KPU Kabupaten Dompu dan para staf yang termasuk dalam Pokja kearsipan.



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menata dan menilai arsip baik itu arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan maupun asrip yang permanen, disamping itu pula Pengosongan Kotak suara ini dilakukan agar kotak suara dapat digunakan untuk persiapan Pemilu berikutnya. Adapun arsip-arsip yang di kelola oleh KPU antara lain :
1. Surat Suara (Pemilu Legislatif Tahun 2014, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) ; 2. Formulir-formulir; 3. Amplop; 4. Himpunan keputusan; 5. Daftar Pemilih Tetap


     Dari sekian dokumen / arsip tersebut telah di lakukan proses penimbangan sehinga kami mengetahui berat arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dengan jumlah berat total lebih kurang 20 ton. 
     Sebelum dokumen – dokumen tersebut diusulkan untuk di musnahkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari ANRI. Untuk memenuhi hal tersebut KPU KAB. Dompu melalui Sekretaris telah melayangkan surat ke ANRI RI dengan nomor 113/Seskab.017.433877/IV/2016 tanggal 28 April 2016. ( “N U R” )

Arif, Ingatkan Sekretariat, Mengisi e-PPID dan WEBSITE

Arif, Ingatkan Sekretariat, Mengisi e-PPID dan WEBSITE

DOMPU – Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Dompu, Arifuddin, mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kab. Dompu akan tugas dan kewajiban sekretaris dan para kasubag selaku atasan PPID dan Pejabat PPID untuk mengawasi dan memanfaatkan secara maksimal PPID KPU Dompu sebagai media penyebaran informasi publik, hal itu disampaikannya pada apel pagi Senin (09/05) di halaman Sekretariat KPU Dompu.


Menurut Arif, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, dari tanggal, 25 s/d 27 April 2016 yang lalu, diketahui bahwa PPID KPU Kab. Dompu, sama sekali masih kosong, sementara websitenya hanya disisi satu berita saja, “Ini artinya pengelolaan PPID dan Website di KPU Dompu belum dikelola dan dimanfataan secara maksimal sebagai media informasi publik”, papar arif.

Ditegaskan, Pembuatan PPID dan website merupakan kewajiban bagi semua lembaga Publik, baik lembaga eksekutif / legislatif termasuk Komisi Independen Negara, karena lembaga publik terikat dengan prinsip good government, artinya trasparansi itu harus ada, dan salah satu bentuk transparansi publik itu adalah keterbukaan informasi publik yang mengandung Hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dan kewajiban bagi semua lembaga publik yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN menyediakan dan melayani informasi publik, termasuk KPU Kabupaten Dompu. Oleh karena itu KPU sebagai lembaga publik wajib membuat PPID. dengan demikian KPU harus komitmen menyiapakan informasi Publik, untuk itu lanjut arif, diminta kepada Sekretaris dan Para Kasusbag selaku atasan PPID dan Para Kasubag selaku Pejabat PPID untuk memaksimalkan fungsi PPID sebagai media penyebaran informasi kepada publik, “Saya minta semua SK dan BA di upload di e-PPID, dan untuk mengisi website, kita isi dengan berita tentang kegiatan yang telah kita laksanakan, saya rasa semua Sub-bag memiliki program kerja masing-masing, dan program yang akan dan telah dilaksanakan dibuatkan dalam bentuk berita”, terang Arif. (ANWAR Bag. HUKUM).


Rabu, 11 Mei 2016

KPU DOMPU LAPORKAN PENGGUNAAN ANGGARAN PILKADA KEPADA BUPATI

Dompu,- Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri nomor 44 tahun 2015 tetang pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan. Dan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 115/KPts/KPU/2015 tentang pengelolaan dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rangka memenuhi amanat peraturan tersebut, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Dompu menyampaikan laporan pengunaan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 kepada Bupati Dompu, Rabu (12/05) bertempat di ruang kerjanya.

Sekretaris KPU Kabupaten Dompu Irham, SH dalam laporannya menyampaikan bahwa dana hibah langsung berdasarkan NPHD Nomor 188/7/BANT/2015 dan Nomor 4017/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 yang telah ditandatangani antara Bupati dan Ketua KPU Kabupaten Dompu tertanggal 13 oktober 2015 sebesar Rp. 13.236.466.010. Sementara Total yang diterima KPU dari dana hibah tersebut berdasarkan SP2D dari dinas PPKAD Kabupaten Dompu sebesar RP. 11.576.056.380 sehingga total yang dikembalikan ke kas daerah dan tidak dapat dipergunakan sebesar Rp. 2.315.513.390 dengan rincian bahwa saldo kas yang tidak dapat digunakan sebesar RP. 655.103.760, telah disetorkan ke rekening kas daerah dan anggaran berdasarkan NPHD yang tidak dicairkan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 1.660.409.630. “Alhamdulillah pengelolaan keuangan Pilkada ini telah diaudit operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati dompu Tahun 2015 oleh Inpektur Pengawas Daerah sesuai surat LHP nomor LHP.III/700/72/2015 tanggal 31 Desember 2015.” Terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyato menyampaikan bahwa banyaknya pengembalian anggaran Pilkada ini bukan karena tidak maksimalnya perencanaan yang telah dibuat oleh KPU namun karena ada kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya, untuk gugatan setiap tahapan, kami telah merencanakan dan menyiapkan anggarannya namun Karena Pilkada nya aman dan lacar tanpa gugatan disetiap tahapan, maka itu menjadi pengembalian disamping penghematan dan pengembalian lainnya seperti, penghematan perjalanan dinas, penghematan dalam pengadaan barang dan jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pelayanan adminsitrasi perkantoran serta pengembalian pada honorarium kepokjaan.“ Alhamdulillah, kami merasa sudah melaksanakan asas efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran Pilkada Tahun 2015.” Ujarnya

Lebih lanjut Rusdy mengatakan bahwa kedepan kita terus mendorong agar dalam penggunaan anggaran benar-benar efektif dan efisien salah satunya dengan cara mendorong agar pemilu/pilkadanya berjalan dengan aman dan lancer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena untuk diketahui kegiatan yang banyak menyerap anggaran adalah pada tahapan gugatan tahapan dan perselisihan hasil pemilihan.”Insha Allah kalau pemilu/pilkadanya aman, maka kita bisa menghemat anggaran.” Jelasnya

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada KPU Kabupaten Dompu yang dalam penggunaan anggarannya sangat efektif dan efisien dari perencanaan yang dibuat, terbukti dengan banyaknya sisa anggaran yang tidak digunakan dan telah dikembalikan ke kas Daerah. Dan berjanji akan mengembalikan sebagian dana tersebut untuk dana hibah rutin KPU Kabupaten Dompu. “ Insha Allah, sebagian anggaran tersebut akan kami berikan untuk operasional rutin KPU Kabupaten Dompu.”janjinya. (Humas)

Minggu, 08 Mei 2016

KPU Dompu, Lakukan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan

KPU Dompu, Lakukan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan  

DOMPU – KPU Kab. Dompu melakukan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, hal itu dilakukan untuk memperbaharui Data Pemilih guna mempermudah proses pemutahiran Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya, demikian disampaikan oleh Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Dompu, Arifuddin, kepada awak Media Center KPU, Senin (09/05).


      Dijelaskan, dasar pemutahiran data pemilih berkelanjutan mengacu kepada surat KPU RI nomor : 176/KPU/IV/2016, tanggal, 6 April 2016, dan sumber data yang digunakan antara lain : Pertama, Data Daftar Pemilihan sebelumnya, dengan kriteria Pemilih yang dicoret setelah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) ; Kedua, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya, yakni Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/KK/Pasport sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);, Ketiga, Data Mutasi Penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan), yakni Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik yang datang ataupun keluar dari wilayah. Dengan ketentuan Data mutasi keluar, digunakan untuk menyaring pemilih sedangkan Data mutasi yang masuk, digunaan untuk menambahkan pemilih.

     Lebih lanjut, arif menjelaskan, seluruh rangkaian proses pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan aplikasi Sidalih, dan menindak lanjuti surat KPU RI nomor : 176/KPU/IV/2016, KPU Kabupaten Dompu telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mendapatkan Data dan Informasi tentang Data Kependudukan. “kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil, pertama tanggal, 19 dan kedua pada 27 April lalu”, terang arif.

     Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh Data Jumlah penduduk yang datang/masuk sebanyak : 8. 216 jiwa, Penduduk yang pindah/keluar sebanyak : 12.500 Jiwa, Penduduk Meninggal dunia sebanyak : 903 Jiwa, Penduduk umur 17 Tahun per 30 April 2016,  Laki  sebanyak : 40.771 jiwa,  Perempuan sebanyak : 37.817 jiwa. Total jumlah keseluruhan penduduk yang datang, pindah, meninggal dunia, umur 17 tahun per 30 Juni 2016 sebanyak : 78.588 jiwa. “Data penduduk sudah diperoleh dari Dukcapil, namun belum merinci sampai By Name by Address, nanti untuk semester pertama  akan disampaikan secara lengkap pertanggal 30 Juni 2016, dan semester kedua disampaikan pada tanggal 31 Desember”, terang arif, meski demikian, lanjut arif, mengacu pada data dari dukcapil, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB-2) pada pemilihan sebelumnya, KPU Kabupaten Dompu, melakukan proses pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan melakukan input data secara manual dalam bentuk data excel dan proses pelacakan melalui system aplikasi sidalih. “Kita berharap hasil input dan crosh-check  dalam minggu ini hasilnya akan diketahui, berapa pemilih DPTB-2 yang masuk dalam DPT dan berapa DPTB-2 yang betul-betul real tidak tercover dalam DPT. (ANWAR Bag. Hukum KPU Dompu).    

Kamis, 28 April 2016

KPU DOMPU DIRIKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA

KPU DOMPU DIRIKAN RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA

"Bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu melalui pendidikan pemilih yang terkonsolidasi". Suherman

KPU KAB. DOMPU - Jln. Bhayangkara No. 6 Dompu
Pendidikan pemilih merupakan suatu usaha sadar menanamkan nilai-nilai tentang demokrasi dan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. Pendidikan pemilih menjadi penting dilihat dari beberapa alasan, pertama membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak. Kedua, Meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kunatitatif dengan meningkatnya angka partisipasi maupun secara kualitatif kesadaran kritis untuk mengontrol, mengawasi tahapan dan proses pemilu. Ketiga, memperkuat system demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, dan tanggungjawab serta kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka mewujudkan pendidikan pemilih yang terstandar, sistematis dan berekesinambungan dari aspek materi, sarana prasarana, bahan dan alat peraga serta tenaga pedidik. KPU Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dari 18 kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan sebagai pilot projek pusat pendidikan pemilih telah membentuk sebuah wadah pendidikan pemilih yang dinamakan Rumah Pintar Pemilu Tambora.

Komisioner, Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Suherman mengatakan bahwa Rumah Pintar Pemilu Tambora ini merupakan sebuah konsep pendidkan pemilih yang dilakukkan dengan memanfaatkan beberapa ruangan yang ada di KPU Kabupaten Dompu untuk melakukkan aktifitas pendidikan pemilih. Jadi, KPU Kabupaten Dompu nantinya akan menyediakan 4 (empat) ruangan, diantaranya Ruang Diskusi, Pameran, Simulasi dan Ruang Audio Visual. Keempat ruangan tersebut memiliki fungsi edukasi dan tampilan masing-masing. Ruang Diskusi merupakan ruang audiensi atau pertemuan/diskusi/worshop/seminar tentang pemilu dan demokrasi dengan mengundang/memfasilitasi masyarakat umum dari berbagai segment yang akan melakhirkan banyaka ide/gagasan/evaluasi untuk proses perbaikan pemilu dan demokrasi. Ruang pameran merupakan untuk menampilkan panel-panel, data-data inforgrafik pemilu dan pilkada, serta informasi-inforamsi tentang pemilu. Ruang simulasi merupakan ruang tempat melakukan simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Sedangkan ruang audio visual merupakan ruang dimana akan ditampilkan, pemutaran video/film tentang kepamiluan yang meliputi, sejarah pemilu, sejarah KPU, tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. “Alhamdulillah keempat ruang tersebut telah disiapkan dan dalam waktu dekat akan ditata dengan baik.” Jelasnya

Dia menambahkan Rumah pintar pemilu tambora sebagai wahana edukasi bagi masyarakat kedepannya bisa dijadikan sebagai museum demokrasi di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Namun tentu saja apa yang dilaksanakan oleh KPU saat ini sebagai ikhtiar membangun demokarsi dan pemilu kita kearah yang lebih baik tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanyanya kerja sama/dukungan semua pihak di daerah. Untuk itu, dia mengajak dengan sadar kepada masyarakat umum, partai politik, akademisi, instansi/institusi pendidikan, terutama mahasiswa dan pelajar untuk nantinya memanfaatkan wadah ini sebagai tempat berdiskusi, bersimulasi dan menimba pengetahuan dan pengalaman tentang demokrasi dan pemilu.”harapnya.


Untuk diketahui bahwa pembentukan Rumah Pintar Pemilu ini merupakan program nasional KPU RI dimulai sejak Tahun 2015 dengan Jumlah 27 Daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 18 kabupaten/kota se Indonesia. Dimana daerah tersebut menjadi bagian dari pilot projek pusat pendidikan pemilih. (Humas)