Rabu, 18 Januari 2017

Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses

Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses

"Mewujudkan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas"


KPU RI bekerjasama dengan AGENDA dan Dewan Pers menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses dengan tema “Mewujudkan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas”. Lomba ini bertujuan untuk mengarusutamakan penulisan dan liputan tentang Pemilu Akses dalam Pemilukada Serentak 2017 dan meningkatkan kualitas pemberitaan tentang Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas.






Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses


Rabu, 11 Januari 2017

Kunjungi KPU Dompu, SMA Negeri 1 Kempo Koordinasi Pemilos.

Ket. Foto : Ketua dan Anngota KPU Kabupaten Dompu beserta Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Kempo Foto Bareng Usai Pertemuan

Dompu,-KPU Kabupaten Dompu menerima kunjungan SMA Negeri 1 Kempo yang diwakili oleh guru pembina kesiswaan dan mantan pengurus OSIS periode 2016. Kunjungan tersebut dalam rangka berkoordinasi terkait dengan penyelenggaran pemilihan OSIS SMA Ngeri 1 Kempo tahun 2017.

Dalam pengantarnya guru pembina kesiswaan menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Dompu yang telah merespon secara cepat dan langsung terhadap surat yang dikirim pihaknya beberapa waktu lalu dengan mengirimkan tim untuk berkoordinasi. ‘”kami tidak menyangka KPU merespon dengan cepat surat kami tersebut.” Ujarnya

Ia melanjutkan adapun maksud dari kedatangan kami adalah ingin berkordinasi dan belajar bagaimana menyeleggarakan pemilos sebagaimana yang KPU laksanakan disekolah lain dan sekaligus meminta agar pemilos di SMA Negeri 1 Kempo dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu. “Kami berharap KPU dapat membimbing, mefasilitasi pelaksanaan pemilos di sekolah kami.” Harapnya

Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Suherman yang mewakili Ketua KPU Kabupaten Dompu menyampaikan apresiasi atas inisiatif SMAN 1 Kempo untuk meminta KPU memfasilitasi penyelenggaran Pemilosnya, melalui surat dan dengan datang secara langsung. 

Lebih jauh Herman memaparkan bahwa salah satu program pendikan pemilih yang telah dilaksanakan KPU di tahun 2016 adalah dengan mefasilitasi pelaksanaan Pemilihan OSIS dibeberapa sekolah. Lanjutnya, fasilitasi yang diberikan adalah dalam bentuk memberikan buku panduan, mensupervisi, memberikan sosialisasi, dan memberikan bimbingan tekhnis penyelnggaraan pemilos. 

“Lewat penyelenggaran pemilos yang seluruh tahapannya hampir sama dengan pemilihan kepala daerah, kita ingin tertanamnya nilai-nilai demokratis dan pemilu sejak dini kepada pamilih pemilu.” Jelas Herman.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi tekhnis penyeleggara, Agus Setiawan memaparkan bagaimana tata cara tekhnis penyelenggaran pemilos mulai dari pembentukan panitia penyelenggara sampai dengan menyusun tahapan pemilos. “Prinsip yang sangat penting sebagai penyelenggara pemilu termasuk pemilos adalah harus netral agar penyelenggarannya dapat berjalan dengan fair dan adil.” Jelas agus. (Humas)

Senin, 09 Januari 2017

KPU Dompu Tandatangani Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Ket. Foto : Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto sedang menandatangani surat perjanjian kinerja tahun 2017 yang disaksikan oleh anggota, kasubag dan staf sekretariat.















Dompu,- Menindaklajuti Surat Ketua KPU Nomor : 698/KPU/XII/2016 tentang penyampaian perjanjian kinerja tahun 2017 dan laporan kinerja tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016.

Guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pencapaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggara pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu melaksanakan acara penandatanganan naskah perjanjian kinerja antara sekretaris dan ketua KPU Kabupaten Dompu, Selasa (10/1). Hadir dalam acara tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kab. Dompu, seluruh pejabat Struktural dan staf sekertariat KPU Dompu.

Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara pejabat eselon IV, dalam hal ini Kasubag dengan pejabat eselon III dalam hal ini Sekeratris. Selanjutnya, penandatangan perjanjian kinerja tahun 2017 antara Sekretaris, selaku pihak pertama dengan Ketua KPU Kabupaten Dompu, selaku pihak kedua yang disaksikan oleh Anggota  dan seluruh staf sekertariat.

Dalam sambutannya usai melakukkan penandatangan naskah perjanjian kinerja, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto menyapaikan bahwa sesungguhnya perjanjian kerja di lingkungan KPU sendiri telah dilaksanakan sejak Tahun 2015 sebatas antara sekretaris dengan ketua namun di tahun 2016 sampai tahun ini perjanjian kerja dilkasanakan juga oleh kasubag dengan sekretaris. “ini upaya agar seluruh jajaran KPU Kabupaten Dompu memiliki tanggung jawab yang sama.’ Jelasnya

Ia menambahkan bahwa perjanjian kerja berdasarakan pada surat ketua KPU yang diterima beberapa waktu lalu dan sebagaimana surat tersebut bahwa batas akhir penyampaian laporan kinerja tahun 2016 dan perjanjian kinerja tahun 2017 pada tanggal 20 Januari 2016. “Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan laporan kinerja, agar segera diselesaikan mengingat tenggat waktu kita menyampaikan ke KPU melalui KPU provinsi adalah tanggal 20.” Terangnya.

Diakhir sambutannya, Rusdy juga mengingatkan bahwa acara penandatangan naskah perjanjian kinerja ini bukan hanya seremonial namun sebagai momentum untu berkomitmen melaksnakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi.

"Saya meminta pada seluruh Pejabat dan staf sekertariat KPU Kab. Dompu unutuk sama-sama bekerja demi terwujudnya semua target kinerja yang telah ditanda tangani dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dan semoga hasilnya dapat kita lihat di tahun 2018 nanti dalam bentuk laporan", harapnya. (Humas KPU/YHY)

Jumat, 30 Desember 2016

Evaluasi dan Perbaikan Kinerja Melalui Refleksi Akhir Tahun

Ket. Foto : Ketua dan Anggota KPU saat meberikan tanggapan dan arahan kepada jajaran staf 

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksanakan Refleksi Akhir Tahun 2016 dalam rangka mengevaluasi dan perbaikan kinerja menuju KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas, Jumat (30/12).

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto dalam pengantarnya menyampaikan sekiranya kegiatan refleksi ini dilaksanakan dengan melibatkan publik, seperti pers dan stakeholders lainya karena KPU sebagai lembaga publik. Namun, karena keterbatasan maka untuk saat ini cukup dilaksanakan secara internal yang melibatkan pejabat dan staf. 

Lanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memflash back progress kegiatan tahun 2016 dan mencari akan persoalan/masalah untuk dievaluasi kemudian di ambil langkah perbaikan di tahun 2017. 

"Semoga forum ini bisa jadikan sebagai evaluasi menyeluruh pada setiap subag untuk dijadikan perbaikan kedepan." Ujarnya

Ia juga memberikan apresiasi dan penilaian bahwa kinerja di tahun 2016 adalah lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Disatu sisi, realisasi anggaran telah memenuhi target realisasi yakni sekitar 99 %.

"Alhamdulillah tahun ini kita lebih baik dari segi banyaknya aktifitas kegiatan dan realisasi anggaran. Semoga ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun selanjutnya." Harap Rusdy.

Terkait agenda reformasi birokrasi di lingkungan KPU, Rusdy mengingatkan tentang pentingnya implementasi dari 8 (delapan) area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi di lingkungan KPU, diantaranya management perubahan,  penataan perundang-undangan, tata laksana, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem management SDM aparatur sipil, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

"Reformasi birokrasi harus segera kita laksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Maka, di tahun 2017 harus segera dibuatkan program kegiatannya mengacu pada delapan area perubahan sebagaimana tertuang dalam road map reformasi birokrasi di lingkungan KPU." Tegasnya

Acara yang berlangsung sehari tersebut diikuti oleh seluruh komisioner, kasubag dan staf di lingkup kesekretariatan dengan mendengarkan pemaparan dari sekretaris dan kasubag terkait persoalan dan capaian kinerja di masing2 sub bagian. Kemudian selanjutnya mendapat tanggapan dan arahan dari masing-masing komisioner. (Humas)

Selasa, 27 Desember 2016

Arsip Logistik Eks Pemilu dan Pilkada Gubernur, Bupati di Lelang


DOMPU – Sebanyak 20.652 kg Arsip Logistik Pemilu dan Pemilihan  di KPU Kab. Dompu dilelang di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kab. Bima, pada Selasa (27/12)  jam 09.00 witta, dengan total nilai lelang sebesar Rp. 24 juta,  dan uang hasil pelelangan langsung disetorkan kepada rekening kas negara oleh KPKNL Kab. Bima, Demikian diampaikan oleh Arifuddin Ketua Devisi Hukum KPU Kab. Dompu.

Acara pelelangan dibuka  oleh pejabat  pejual barang ex logistik pemilu KPU Kab. Dompu Sdr. Agus Salim, S.Pt, dan dihadiri oleh Pejabat KPKNL Kab. Bima, serta Stakheholder. Logistik yang dilelang tersebut terdiri dari Arsip Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013, sebanyak 1.948 kg, Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2010, sebanyak  1.696 kg, Surat suara Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 15.203 kg, Surat suara Pemilu Presdiden dan Wakil Presdiden 2014 sebanyak 934 Kg, Amplop / sampul Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, sebanyak  108 kg. Kotak suara  Pilgub NTB tahun 2013 sebanyak 289 kg dan Bilik Suara  (Kardus)  sebanyak 481 kg.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat KPU Provinsi NTB yang terakhir nomor : 618/Sesprov-017/XI/2016, tertanggal, 7 November 2016, Perihal : Pemusnahan Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya, menegaskan bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya ijin pemusnahan arsip oleh Arsip Nasional melalui ANRI nomor B-KN.00.03/250/2016 selanjutnya Sekretariais Jenderal KPU RI menyetujui penjualan surat suara  termasuk barang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dengan penjualan secara lelang yang dilakukan melalui  Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang, dan hasil lelangnya disetorkan kepada rekening Kas Negara.

Dia megatakan, proses lelang sudah dilaksanakan pada Selasa (27/12) kemarin, dan hari ini Rabu (28/12)  dilakukan serah terima barang, sesuai BA nomor : 77/BA-ST/XII/2016. “Sesuai  ketentuan, pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterei cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau  didaur ulang sehingga seluruh rangkain informasi yang termuat dalam surat suara dinyatakan hancur dan tidak dapat dikenali lagi”, tegas Arif. (Humas)  

Senin, 19 Desember 2016

KPU DOMPU TERIMA KUNJUNGAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Dompu,- Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora KPU Dompu mendapat kunjungan dari Anggota Komisioner dan Pejabat Struktural KPU Kota Bandar Lampung dengan tujuan studi banding Rumah Pintar Pemilu (RPP) (19/12).

Rombongan diterima oleh Anggota KPU Dompu Drs. Arifuddin (Ketua Devisi Hukum), Sri Rahmawati, SE (Ketua Divisi Umum Keuangan Dan Logistik), Agus Setiawan, SH (Ketua Devisi Teknis) dan pejabat struktural KPU Dompu. Sekertaris KPU Kota Bandar Lampung Junaiddin menyampaikan tujuan kunjungannya yakni supaya mendapatkan referensi, sharing informasi mengenai kegiatan Rumah Pintar Pemilu tambora juga menejerial kepegawaian KPU Dompu, “apa yang kami hasilkan dalam kunjungan ini akan kami implementasikan di KPU Kota Bandar Lampung” demikian ungkap Junaiddin.

Pada kesempatan ini Ketua Devisi Hukum KPU Dompu Drs. Arifuddin menyampaikan melalui Pendidikan pemilih dan Rumah Pintar Pemilu KPU Dompu intens pelakukan kegiatan Sosialisasi pada masyarakat seperti keterlibatan KPU Dompu dalam acara Pemilos, Kemah Demokrasi, Program Membangun Desa Demokrasi tujannya menanamkan norma, etika, Demokrasi secara dini untuk pemilih pemula guna kedepannya bisa menjadi pemimpin yang cerdas, integritas, dan bermartabat, demikian penyampaian Drs. Arifuddin.

Akhir dari kunjungan Anggota KPU Kota Bandar Lampung dan pejabat strukturalnya mengelilingi tiap-tiap ruangan, lorong informasi Pemilu pada Rumah Pintar Pemilu Tambora KPU Dompu dan di pandu oleh Anggota KPU Dompu beserta Pejabat struktural. (HMS/YHY/FT/AW)

     

Kamis, 15 Desember 2016

UNTUK PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT KPU DOMPU BANGUN DESA DEMOKRATIS

Dompu- Hari Rabu (14/12) mulai melaksanakan kegiatan  sosialisasi membangun desa demokrasi pada 2 (dua) desa yang akan menyelenggarakan  pilkades di tahun 2017 kedua desa tersebut merupakan Pilot Project pelaksanaan program membangun desa  demokrasi adapun desa-desa itu adalah Desa Dorebara Kecamatan Dompu dan Desa Nowa Kecamatan Woja kegiatan itu juga merupakan tindak lanju hasil FGD KPU Dompu dengan stakeholders beberapa hari yang lalu di antaranya perlu adanya gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bersifat masif dan berstruktur pada semua komponen/lapisan masyarakat yang ada didesa.Kegiatan pertama dilaksanakan di  Desa Dorebara Kecamatan Dompu hadir dalam acara itu Ketua KPU Dompu dan Anggota Komisioner sebagai narasumber, Kasubag dan staf sekertariat KPU Dompu, Aparat Desa Dorebara, BPD, Toga, Toma dan   tokoh Pemuda.

 Plt. Kepala Desa Dorebara Mahmud menyampaikan apresiasi dengan adanya kegiatan membangun desa demokrasi, mengingat Desa Dorebara tidak lama lagi akan melaksanakan Pilkades. “semua peserta yang mengikuti kegiatan supaya betul-betul mengikuti dengan sungguh-sungguh acara sosialisasi ini sehingga Desa Dorebara menjadi desa demokrasi di Kabupaten Dompu”, demikian harapan Mahmud dalam sambutannya.

Kegiatan sosialisasi membangun desa demokrasi di Desa Dorebara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Dompu, dalam sambutannya Ketua KPU Dompu Rusdyanto menyampaikan membangun desa demokrasi merupakan keingin besar KPU Dompu, keberhasilan kegiatan ini  harus adanya kebersamaan, partisipasi dan kerelawan dari kita semua. Lanjut Rusdyanto demokrasi itu harus memiliki norma-norma dan kaidah guna membawa kesehjateraan bagi masyarakat. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam kegiatan pilkades mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan penyelesaian  penyelenggaraan pemilihan, semunya akan disampaikan oleh narasumeber kami ungkap Rusdyanto.

Ketua Devisi SDM KPU Dompu Suherman S.SPd dalam penyampaiannya salah satu tugas kami sebagai anggota KPU adalah mengadakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dimana pendidikan pemilih merupakan suatu upayah sadar dalam memberikan pengetahuan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada masyarakat salah satunya dengan membangun desa demokrasi. Kreteria desa demokrasi dan pemilu berkualitas adalah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi, cerdas memilih pemimpinnya, tampa politik uang, kampanye hitam, melihat visi dan program calon, menghindari konflik sosial, intimidasi dan kekerasan. Lanjut Suherman tujuan, arah dan sasaran dalam membangun desa demokrasi yaitu tujuan, meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan pada masyarakat. Arahnya, adanya masyarakat yang cerdas berdemokrasi akan melahirkan pemimpin berkualitas dalam penyelenggaraan  pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran, jangka pendek desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahun 2017. Demikian ungkap Suherman.

Ketua Devisi Umum, Keuangan dan Logistik Sri Rahmawati, SE menyampaikan sebagai penyelenggara pemilu harus netral, integritas, dan jujur tidak boleh memihak pada salah satu peserta pemilu untuk menghindari terjadinya gejolak di tengah-tengah masyarakat pada saat pelaksanaan pilkades perlu disiapkan perencanaan, program dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan perung-undangan. Pemutahiran data pemilih di desa  bisa di ambil di KPU Dompu melalui prosedur/ketentuan, data monografi desa  selalu diisi sesuai kondisi keadaan sebenarnya agar mempermudah saat pemutahiran data pemilih. Transparansi proses dan hasil pemilu menjadi kunci utama keberhasilan pemilu anataralain transparansi dan aksesibilitas data pemilih, transparansi anggaran, transparansi pemenuhan syrat pencalonan dan calon, transparansi laporan keuangan dan transparansi hasil disetiap TPS dan hasil rekapitulasi, semua ini dapat diakses oleh pablik sehingga proses dan hasil pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat.

Ketua Devisi Teknis KPU Dompu Agus setiawan  menyampaikan dalam beberapa pemilihan semuanya hampir sama karena melalui tahapan-tahapan baik itu pemilihan Kepala Desa, Ketua Osis, Ketua RT, Kadus dll. Dalam tahapan-tahapan pemilu pemutahiran data pemilih merupakan hal yang paling penting, ungkap Agus. Tahapan pelaksanaan pemilu meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemumngutan  dan penghitumngan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan/ pelantikan demikian ungkap Agus.

Ketua Devisi Hukum KPU Dompu Arifuddin dalam penyampaiannya, tahapan penyelesaian mencakup seluruh tahapan baik itu tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan kalau itu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman tekhnis, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kemungkinan terjadinya potensi pelanggaran bisa dihindari. Potensi pelanggaran itu ada disemua tahapan  tergantung bagai mana kita menangani dan menyelesaikannya dan tetap pengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

Sosialisasi membangun desa demokrasi itu di akhiri dengan sepakatnya membangun desa demokrasi antara peserta dengan KPU Kabupaten Dompu. (Hum/YHY/FT/EK)