Sabtu, 16 Juni 2018

KPU Dompu Tetapkan DPS Pemilu 2019



Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutkahiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Minggu (17/6) bertempat di Hotel Tursina.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto mengatakan untuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018 tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan peraturan KPU. " Jadi DPT ditambah pemilih pemula itulah yang akan menjadi DPS pemilu yang akan kita tetapkan hari ini" Jelasnya

Pada rapat pleno yang dihadiri oleh pimpinan partai politik peserta pemilu, panwaslu kab. Dompu, Dukcapil dan PPK Se Kabupaten Dompu itu, KPU Kabupaten Dompu telah menetapakan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 159.116 Pemilih terdiri dari 78.965 Pemilih Laki-laki, 80.151 pemilih perempuan. Sementara Pemilih Non KTP Elektronik sebanyak 3. 586 Pemilih terdiri dari 1.917 Pemilih Laki-laki dan 1.669 Pemilih Perempuan.

Selanjutnya DPS yang telah ditetapkan ini akan diumumkan oleh PPS mulai 18 Juni s.d 1 Juli 2018. " untuk itu diminta kepada panwas kabupaten dompu, partai politik peserta pemilu dan seluruh amsyarakat Dompu agar memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang akan diumumkan agar nanti di perbaiki ke dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan" himbau Rusdy.





Rabu, 06 Juni 2018

Mantapkan Kesiapan Tungsura, KPU NTB Gelar Rakor

Mataram,- KPU Propinsi NTB melaksanakan rapat kordinasi kesiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 selama 2 (dua) hari, mulai 6 - 8 Juni bertempat Hotel Astoria.

Ketua KPU Propinsi NTB, Lalu Aksar Anshory dalam sambutannya mengatakan bahwa acara rakor ini ingin memastikan bahwa Kabupaten/Kota siap melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB dimulai dari kesiapan logistik, kesiapan SDM penyelenggara pemilu dalam hal ini bagaimana rekrutmen KPPSnya dan bagaimana proses bimteknya termasuk nanti apa persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten/kota.

"Ini penting diapastikan karena padatnya jadwal yang kita miliki. Selain melaksanakan tahapan pilkada, kita juga sedang melaksanakan tahapan pemilu" Jelasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh anggota dan sekretaris KPU Kabupaten/kota Se NTB itu, Aksar mengingatkan agar seluruh komisioner dan sekretariatnya bekerja penuh waktu ditengah padatnya tahapan yang kita laksanakan. "Kita sudah ada edaran meskipun ada waktu cuti namun kita tidak boleh libur. Artinya kita tetap melaksanakan tahapan pilkada dan pemilu." Paparnya mengingatkan.

Selasa, 05 Juni 2018

KPU Dompu Terima Surat Suara Pilgub NTB

Ket. Foto : Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto didampingi oleh Anggota KPU Kabupaten Dompu, Polres Dompu dan Panwaslu Kabupaten Dompu saat menerima surat suara, Selasa Malam (5/5)
Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menerima surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, Selasa malam (5/5) dari KPU Propinsi NTB. Barang itu diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu dan disaksikan langsung oleh pihak Polres Dompu dan Panwaslu Dompu.

Surat suara yang diantar melalui jasa pengiriman PT. Pos itu berjumlah 80 Dus dengan rincian 79 dus berisi 2000 lembar/dus dan 1 dus berisi 1.640 lembar. Jadi total surat suara yang diterima adalah sebanyak 159.640 lembar.

Anggota KPU Kabupaten Dompu, Sri Rahmawati mengatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima itu sesuai dengan kebutuhan yang diajukan malah lebih satu lembar. " yang diajukan sesuai kebutuhan adalah sebanyak 159.639 artinya lebih 1 lembar yang diterima malam ini tapi kan nanti ada proses sortir." Ujarnya.

Lanjunya bahwa surat suara yang diajukan itu sesuai kebutuhan dari jumlah DPT ditambah cadangan sebesar 2.5 % dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT per TPS dan malam ini kita bisa menerima di H-22 hari pemungutan dan penghitungan suara. " Alhamdulillah proses penerimaan surat suara ini lebih cepat, jadi kita punya waktu untuk mensortir dan mengetahu kekurangan yang kemudian secepatnya akan dilaporkan kepada KPU Propinsi." Ujar satu-satunya komisioner perempuan ini seraya mwngatakan bahwa proses selanjutnya setelah penerimaan surat suara ini adalah mekakukan penyortiran.

Selain menerima surat suara, KPU Kabupaten Dompu juga menerima barang berupa piagam penghargaan bagi PPK, PPS dan KPPS yang nanti diberikan pada saat tahapan pemilihan selesai. (Humas)

Kamis, 31 Mei 2018

KPU Dompu Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Dengan Khidmat



Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto saat membacakan amanat tertulis Presiden RI Joko Widodo, Jum'at (1/5)
Dompu, - KPU Kabupaten Dompu melaksanakan upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila ke 73, Jumat (1/5). Upacara yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto itu berlangsung khitmad.

Dalam peringatan hari lahir pancasila ke 73 ini dengan mengusung tema menguhkan semangat bersatu, berbagi dan berprestasi.

Makna tema tersebut sebagaimana tertuang dalam amanat Presiden Joko Widodo yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rudyanto adalah sebagai bangsa yang majemuk yang terdiri dari 714 suku dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal yang hidup di lebih dari 17.000 pulau, semagat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Kita harus terus menerus bersatu memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu dalam upaya kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa pemimpin" pinta presiden.

Semangat berbagi antar anak bangsa untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama juga merupakan sebuah keharusan. Kita harus berbagi dengan memperkuat etos kepedulian, welas asih, dan saling menghargai dengan penuh empati. Bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat etos peduli dan berbagi. Semangat gotong royong yang merupakan budaya luhur bangsa harus terus kita pupuk sebagai sumber energi besar indonesia untuk menggapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan modal semangat dan energi kebersamaan, kita akan mampu berprestasi untuk memenangkan kompetisi. Kita harus percaya diri dan berani bersaing dalam kehidupan dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Kita harus memperkokoh kekuatan kolektif bangsa dan tidak boleh mengahambur-hamburkan energi dalam perselisihan dan perpecahan. Kita harus melakukan lomapatan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang unggul dan tangguh.

"Saya yakin semangat berprestasi itu tertanam kuat di dada para Atlet kita untuk mengibarkan bendera merah putih di Asian Games dan Asian Para-games yang diselenggarakan tahun ini. Saya yakin semangat berprestasi ini juga membara di seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh jenis profesi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negeri yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur" ujar Presiden melalui amanat tertulisnya. (Humas)

Minggu, 20 Mei 2018

Aku Seorang Ketua KPPS : Catatan Ringan Hasil Simulasi Tungsura

Ket. Foto: Saat Penulis Mngambil Sumpah Anggota KPPS pada acara simulasi, Sabtu (19/5)
Selama ini yang sering saya ikuti adalah simulasi dalam duniaku yang lama yaitu pemberdayaan masyarakat, namun pada 19 Mei 2018 setelah diambil sumpah janji pada 20 Nopember 2017 dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018. Sebelum agenda simulasi diawali dengan acara seremonial dan sambutan dari Ketua KPUD Kabupaten Dompu dengan beberapa point yang berkaitan langsung dengan Bimtek yaitu ini tercantum dalam PKPU 8 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pertama Pasal 2 bahwa pemungutan dan penghitungan suara dilakukan berdasarkan azas luber jurdil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Kedua Pasal 7 ayat 2 bahwa dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

Ketiga pasal 14 ayat 1 bahwa dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

Keempat dalam catatan penulis setidaknya ada pasal-pasal yang krusial yang disampaikan seperti Pasal 11, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 54, Pasal 82 dan Pasal 88.

Materi Bimtek yang disampaikan oleh Komisioner KPU dan Sekretariat secara khusus yaitu pertama Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan narasumber Agus Setiawan selaku Divisi Teknis,  kedua Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan narasumber Sri Rahmawati selaku Divisi umum, Logistik dan Keuangan, ketiga Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Penyelesaian Keberatan Saksi/Panwas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan narasumber Arifuddin selaku Divisi Hukum, keempat Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dengan narasumber Suherman selaku Divisi SDM dan partisipasi Masyarakat dan terakhir Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Agregator dengan narasumber Sutono dan Furkan Samada. 

Saat setelah sesi inilah oleh moderator (Bapak Muhammad Yamin) para peserta diumumkan namanya satu per satu dan penulis diberi tugas menjadi ‘Ketua KPPS” TPS 01 Kelurahan KPU Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Peran yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diamanahkan dalam regulasi yang ada mulai dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7, dan sebagai KPPS 1 atau ‘Ketua KPPS” adalah membuka rapat Tungsura, memimpin pengambilan sumpah/janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, pemeriksaan kelengkapan isi kotak suara serta pelaksanaan dan pengumuman penghitungan suara di TPS 01.

Hasil evaluasi simulasi (bermain peran) oleh teropong para pengamat adalah :
1. Ketua KPPS, saat membuka acara pemungutan dan penghitungan suara bahwa kursi untuk pemilih harus terisi sebanyak kursi yang tersedia;
2. Kotak suara belum tersegel/digembok sehingga memberi peluang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terlaksana sesuai azas pemilihan;
3. Saat pemeriksaan/pengecekan Kotak suara oleh Ketua KPPS, tidak dilakukan perhitungan jumlah perangkat dan pendukung pemungutan dan penghitungan suara;
4. Ketua KPPS, tidak menjelaskan kepada pemilih tatacara pemungutan suara yang benar;
5. Pada saat pemeriksaan oleh KPPS 4, hanya dilakukan pemeriksaan keabsahan KPT El dan C-6 tetapi tidak melakukan pengecekan jari sebagai pertanda pemilih sudah atau belum memberikan hak pilihnya;
6. Pemilih dengan surat A-5 tidak diberikan waktu pemungutan suara yang bersamaan dengan yang ada di DPT atau yang membawa C-6;
7. KPPS, tidak memprioritaskan pemilih yang disabilitas;
8. Pendamping pemilih disabilitas tidak mengisi surat pengantar;
9. Ketua KPPS, pada saat penghitungan surat suara tidak menjelaskan syarat sahnya hasil pemungutan suara (coblosan harus berada di kotak tanda gambar).
10.  Antian pemilih yang menuju bilik suara belum disesuaikan dengan nomor antrian
11. Penulisan angka dalam C-1 masih menggunakan angka 0 pada kolom ratusan dan puluhan, Contohnya 0 0 7 seharusnya X X 7

Harapan kepada kita semua selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saat ini untuk selalu melaksanakan up date ilmu pengetahuan dan keterampilan karena penulis yakin jiwa integritas kita tetap selalu ada. Dalam hal ini lebih spesifik UU 1 Tahun 2015, yang telah diubah dalam UU 10 Tahun 2016 dan UU 7 Tahun 2017, serta PKPU secara keseluruhan yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018.

Harapan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS),  saat melakukan rekruitmen Calon Anggota KPPS adalah untuk KPPS 4 dan 5 diperlukan personal yang punya kapasitas dan kredibilitas, demikian pula di KPPS 2 dan 3 serta Ketua KPPS; Kunci utama pada  7 KPPS tersebut adalah memiliki jiwa integritas dalam melaksanakan PKPU 8 dan 9 Tahun 2018. 

Terima kasih pada semua pihak yang sudah memberikan inspirasi kepada saya untuk dapat menulis yang pernah saya tahu, saya baca, saya catat, saya dengar dan yang terpenting saya rasakan sebagai Ketua KPPS dadakan tanpa ada persiapan lebih dulu.

Penulis : Ibrahim
Anggota PPK Kecamatan Dompu

Jumat, 18 Mei 2018

Samakan Pemahaman PPK, KPU Dompu Gelar Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi



Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksanakan bimbingan tekhnis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 bagi ketua, anggota dan sekretaris PPK se Kabupaten Dompu, Sabtu, (19/5).

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto saat membuka acara mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan pemahaman dan persepsi PPK terkait dengan tekhnis pemungutan dan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari, Rabu, 27 oleh KPPS dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK di tingkat kecamatan. 

"Kami harap output bimtek ini disamping PPK mengetahui dan paham tekhnisnya, PPK juga menindaklanjuti kegiatan ini dengan melakukan bimtek bagi PPS dan KPPS di wilayahnya masing-masing." Ujarnya

Lebih jauh Rusdy menjelaskan bahwa kalau mencermati peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara bahwa ada sebagian hal-hal yang berubah dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Diantaranya bahwa ada ketentuan bagi pemilih yang akan memberikan hak pilih di TPS, selain membawa C6, pemilih wajib menunjukan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Selain itu, ada juga kewajiban KPPS untuk mengembalikan C6 dari pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti. 

"Hal-hal baru dalam Peraturan KPU ini, kita wajib laksanakan. Untuk itu, tugas kita sekarang harus mensosalisasikannya secara masif." Himbau Rusdy seraya mengingatkan bahwa tahapan pemilihan gubernur saat ini begitu padat, maka ia mengharpkan agar seluruh jajaran PPK, PPS dan sekretariatnya tetap solid.

Ia juga mengingatkan bahwa nantinya agar bimtek yang dilaksanakan baik oleh PPK maupun PPS kepada KPPS nya harus lebih detail dan tekhnis, sehingga mereka bisa memhami langkah-langkah atau tata cara pemungutan dan penghitungan suara dengan baik. "Ingatkan KPPS nya yang saat ini sedang direkrut agar nanti bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang ada." Pungkas Rusdy. (Humas)

Selasa, 15 Mei 2018

Suhardi : Kenali Visi, Misi dan Program Paslon Dengan Baik



Dompu,- Pilihlah pemimpin, calon gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 dengan baik. Kenali Visi, Visi dan Program pasangan calonnya. Kalau sudah mengenali dan memahami, berikan pilihan pada hari rabu, 27 Juni 2018 nanti.

Demikian dikatakan Anggota KPU Propinsi NTB Devisi Tekhnis Suhardi Soud saat sosialisasi tatap muka pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Senin (14/5) bertempat di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa.

" Dengan mengenali visi, misi dan program pasangan claon dengan baik. Maka kita dapat memilih calon yang baik" Jeas Suhardi seraya mengingatkan bahwa saat datang ke TPS untuk memilih nanti. Selain membawa C6, pemilih wajib menunjukan KTP Elektronik atau Suket" Tegas Suhardi

Tambahnya, kemaren malam KPU NTB melaksanakan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018. Itu sebagai momentum penting bagi pemilih untuk menilai sejauhmana pasangan calon memhami persoalan-persoalan di NTB dan memiliki solusi menyelesaikannya. 

"Pasangan calonnya tidak mungkin hadir dan datang menemui bapak-ibu satu persatu untuk menyampaikan ide dan gagasannya soal bagaimana membawa perubahan bagi NTB kedepan. Maka, debat yang disiarkan secara langsung itulah sebagai sarana menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih." Papar mantan Ketua KPU Sumbawa Besar ini seraya menyerukan agar nanti pada tanggal 22 Juni nanti, masyarakat bisa menyaksikan debat kedua pada layar televisi masing-masing.

Pada acara sosialisasi yang dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD, Ketua Karang Taruna, Tim PKK dan Tokoh masyarakat se Desa Lanci Jaya, Nusa Jaya, Sukadamai, Kampasi Meci dan Doromeloitu, Ia mengenalkan dan membagikan brosur dan paflet visi, misi dan program pasangan calon serta mengenalkan tata cara mencoblos surat suara. (Humas)