Sabtu, 09 Desember 2017

Samakan Persepsi Vertual, KPU Dompu Bimtek PPK

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menggelar bimbingan tekhnis verfikasi faktual dukungan calon bakal calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 bagi PPK se Kabupaten Dompu, Minggu (10/12)

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto mengatakan bahwa bimtek ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi kita dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan." Kita harus punya pemahaman yang sama terkait dengan tata cara dan jadwal verifkasi tersebut". Paparnya

Lanjut rusdy, nanti setelah bimtek ini kami akan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hard kopi asli dan jumlahnya hanya 1 rangkap. "Oleh karena ini satu-satunya dokumen asli, jadi mohon dijaga jangan sampai hilang ataupun rusak." Ujarnya.

dia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar dalam verifikasi faktual atau pada tahapan lainnya senantiasa menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu. " Mohon berprilaku sesuai dengan etika penyelenggara pemilu." Tegasnya.

Kamis, 30 November 2017

KPU Dompu Serahkan Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Kepada 5 Parpol


Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menyerahkan dokumen hasil penelitian administrasi kepada 5 (lima) partai politik calon peserta pemilu, diantaranya PBB, PKPI, Idaman, Parsindo dan Partai Republik berdasarkan putusan Bawaslu, Kamis (30/11).

Dihadapan penghubung partai politik yang menerima dokumen itu, Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto mengatakan bahwa KPU telah memeriksa dokumen administrasi parpol dan telah kita simpulkan hasilnya melalui Berita Acara. " Bagi yang belum memenuhi syarat keanggotaan sesuai dengan syarat minimal, silahkan diperbaiki dalam rentang waktu 2 s.d 15 Desember. Pun Demikian bagi yang memenuhi syarat minimal keanggotaan silahkan kalau mau diperbaiki kekuarangnya. tidak masalah sepanjang yang diperbaiki itu adalah sejumlah keanggotaan yang kurang". Ujar Rusdy

lanjut Rusdy, kami juga berharap agar parpol senantiasa terus konsultasi,  berkordinasi dan berkomunikasi dengan KPU agar seluruh proses dapat dilaksanakan dengan baik. (Humas)

Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Dibimtek KPU Dompu


Dompu,-  KPU Kabupaten Dompu melaksanakan bimbingan teknis verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 dengan mengundang pimpinan dan penghubung partai politik yang telah menyerahkan dokumen ke KPU Kabupaten Dompu,  Kamis (30/11) bertempat di Hotel Aman Gati.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto bahwa saat ini KPU Kabupaten Dompu sedang melaksanakan penelitian dokumen administrasi partai politik calon peserta pemilu hasil perbaikan yang kemudian hasilnya nanti akan diberitahukan.  Bagi parpol yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, maka kemudian parpol tersebutlah yang akan di verifikasi faktual” tandasnya.

Dalam rangka persiapan verifikasi faktual, hari ini kita laksanakan bimbingan teknis agar partai politk memahami alur dan tata Cara verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dilakukan terhadap keanggotaan, kepengurusan, pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dan kepemilikan kantor partai politik. “Agar nanti dilapangan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan antara kita, disebabkan ketikpahaman kita terhadap alur dan tata cara verifikasi faktual nantinya.” Papar Rusdy

Pada acara itu Rusdy mengingatkan dan meyakinkan partai politik peserta pemilu bahwa KPU akan melaksanakan seluruh proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kami itu bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Yang kami mudah itu dalam proses pelayanan, melayani kordinasi dan komunikasi partai politik dengan menggunakan media yang ada

Rabu, 29 November 2017

Himpun Masukan Stakeholder, KPU Dompu Gelar Raker Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD

Ket. Foto: Ketua KPU Kabupaten Dompu didampingi anggota sedang memimpin rapat kerja
 Dompu- KPU Kabupaten Dompu menggelar rapat kerja penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD dalam pemilu tahun 2019 yang dihadiri panwaslu, pengurus partai politik calon peserta pemilu, dinas/instansi terkait, akademisi, media/pers, akademisi, aktivis LSM dan tokoh masyarakat, Rabu (28/11).
Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto dalam pengantarnya mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka meminta masukan, informasi data kepada stakeholder yang hadir sesuai dengan bidang masing-masing. Masukan informasi data dari berbagai pihak sebagai dasar bagi KPU dalam menyusun dan menata daerah pemilihan yang ada saat ini.
“Kami mohon masukan yang konstruktif bagi penyusuan dapil di daerah kita sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam peraturan KPU. Termasuk anti kita akan meminta informasi terkait dengan perkembangan dat kependudukan kita dari stakeholder terkait” Jelasnya.
Untuk diketahui lanjut Rusdy bahwa daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi sudah diatur dalam lampiran Undang-undang., dimana bahwa alokasi kursi DPR RI untuk dapil NTB adalah 11 kursi, maka dapil DPR RI menjadi dua dapil yakni dapil NTB 1 yang meliputi kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumbawa dengan alokasi 3 Kursi dan NTB 2 yang meliputi Kab/kota yang berada di Pulau Lombok dengan alokasi 8 Kursi. Namun untuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota itu diberikan kewenangan kepada KPU RI untuk mengaturnya. “karena yang memiliki kewenangan mengatur KPU RI, maka kita sifatnya hanya mengusulkan saja”. Pungkas Rusdy
Sementara itu Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi Teknis Penyelenggara Agus Setiawan memaparkan bahwa aspek terpenting dalam penyusunan, penataan dan alokasi kursi adalah data kependudukan. Data itulah nantinya yang akan dijadikan dasar untuk menghitung alokasi kursi per dapil termasuk jumlah kursi anggota DPRDnya, papar agus.
Lanjutnya, dalam penataan dapil ada 7 prinsip yang harus diperhatikan diantaranya Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous), Kohesivitas, dan Kesinambungan. “Ketujuh prinsip inilah yang menjadi acuan bagi kita dalam rangka penataan dapil kita dalam pemilu tahun 2019, apakah dapil yang ada saat ini sudah memenuhi prinsip-prinsip ini atau belum. Kalau belum, maka kami minta masukannya.” Terangnya. (Humas)


Senin, 27 November 2017

Mendorong Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu

Oleh: Suherman (Anggota KPU Kabupaten Dompu)

Partisipasi pemilih salah satu elemen yang terpenting bagi penguatan sistem demokrasi. Dengan berpartisipasi, pemilih dapat memberikan daulatnya kepada calon pemimpin yang dipercayainya mampu memberikan kesejahteraan baginya. Partisipasi pemilih bukan saja dilihat pada banyaknya angka-angka namun lebih dari pada itu dilihat pada aspek kualitas. Bicara kulaitas partisipasi, partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu masih sangat rendah padahal dari aspek regulasi, system pemilu dan data-data tentang pemilih perempuan itu menunjukan bahwa perempuan memiliki kesempatan dan peluang.  Sejatinya demokrasi yang sehat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Regulasi dan Sistem Pemilu
Regulasi telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan berpartisipasi dalam pemilu. Di dalam undang-undang Partai Politik (Baca: UU Nomor 2 Tahun 2011) telah memberikan ruang bagi perempuan berpartisipasi sebagai pendiri, pengurus dan anggota Partai politik termasuk dalam rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART harus memerhatikan dan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
Demikian halnya didalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempati daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD dan dalam daftar calon tersebut pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
Pun bagi perempuan yang ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan kesempatan dalam undang-undang dimana komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sebagai pemilih, regulasi menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam pemutakhiran data pemilih. Bahwa baik laki-laki dan perempuan yang telah berumur 17 tahun dan atau sudah kawin wajib didaftar sebagai pemilih.
Selain regulasi, sistem pemilu juga memberikan peluang cukup besar bagi partisipasi kaum perempuan terutama sebagai calon.  Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka dan pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak dimana keterpilihan seseorang berdasarkan suara terbanyak terlepas dia menempati urutan berapa pun. Regulasi dan sistem pemilu memberikan peluang besar bagi kaum hawa berpartisipasi ditambah dengan data yang menunjukkan bahwa perempuan layak berpartisipasi dalam pemilu. lalu nikmat mana lagi yang diabaikan oleh kaum perempuan.

Data Tentang Pemilih Perempuan
Data pemilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 menunjukan angka  sebesar 157. 741 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki sebesar 77.588 jiwa (50.29%) dan pemilih perempuan sebesar 80.153 jiwa (50.81%) (Sumber: http://data.kpu.go.id) artinya bahwa pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki. Sementara data tingkat partisipasi pemilih laki-laki sebesar 66.590 pemilih (48.86%) sementara tingkat partisipasi pemilih perempuan sebesar 69.700 pemilih (51.14%). Tingkat partisipasi pemilih perempuan jauh lebih tinggi.
Kalau kita menengok pada pemilu 2014, data jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Dompu sebanyak 354 Calon yang terdiri dari 226 orang calon laki-laki (63.84%) dan calon perempuan sebanyak 128 orang (36.16%) dari jumlah tersebut yang terpilih sebanyak 3 Orang (2.34%) atau sebanyak 10% dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Dompu (Baca: 30 Kursi) (Sumber data: http://www.kpu-dompukab.go.id/2013/08/daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd.html).

Seharusnya Perempuan
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Dompu (25/11) dengan tajuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu serentak tahun 2019 ada beberapa tantangan dan hambatan yang dialami perempuan ketika ingin berpartisipasi dalam pemilu. Diantaranya masih mengakarnya budaya patriarki ditengah masyarakat, hegemoni agama, struktur sosial dan kepartaian belum mendukung bagi masuknya gender secara kaffah dalam politik, kurangnya akses informasi tentang pemilu dan demokrasi bagi perempuan dan sebagainya.

Menghadapi tantangan yang ada seharusnya perempuan secara terus menerus memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Dengan jumlahnya yang melebihi laki-laki pemilih perempuan harusnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk tampil dihadapan publik termasuk mengambil peran dan bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu, entah itu menjadi calon, penyelenggara pemilu, aktivis/pemerhati atau setidaknya menjadi pemilih yang cerdas. Namun tentu saja perempuan harus memperkuat kapasitas dan kemampuan SDM-nya. Majulah perempuan!!!

Sabtu, 25 November 2017

Ini Tantangan Perempuan Berpartisipasi Dalam Pemilu

Dompu,- Dalam acara diskusi publik bertajuk mendorong partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu yang digelar KPU Kabupaten Dompu, Sabtu (25/11) terungkap bebarapa tantangan yang dihadapi perempuan ketika berpartisipasi dalam pemilu.

Budaya Patriarki merupakan salah satu tantangan perempuan perpartisipasi dalam pemilu. Bahwa masih ada anggapan masyarakat, perempuan sebaiknya tidak berada diruang publik dan pemikiran ini sudah mengakar lama. “perempuan diwilayah domestic aja ngurus sumur, dapur dan Kasur. Pernyataan ini masih ada ditengah-tengah kita”. Tutur Nursyamsiah yang hadir sebagai narasumber di acara itu.

Lanjut Nur, Hambatan struktural bagi kaum perempuan adalah pada Posisi pengambil kebijakan di partai masih di Dominasi oleh Laki-laki. Sehingga political will untuk mendorong quota 30 % perempuan di parlemen itu masih kurang.  Ditambah lagi Afirmatif Action tidak diimbangi dengan kesadaran gender Parpol maupun legislatif sehingga berdampak pada, kurang disuarakannya issue2 tentang perempuan. Hal tersebut diperparah lagi dengan Sistim politik dan partai politik tidak dibangun dengan prespektif gender, dan tidak berdasarkan rekrutmen dan kaderisasi yang jelas. “Tiba-tiba kita kaum perempuan dihubungi oleh parpol, diajak bergabung menjadi pengurus dan anggota sementara kita tidak pernah dikader sejak awa di partai tersebut.” Jelasnya.

Hal lainnya adalah soal ekonomi, kebanyakan perempuan yang terjun diranah politik adalah perempuan berekonomi lemah. Dia tak mampu untuk melakukan mobilisasi pemilih sehinga jangan heran meskipun dalam daftar calon tetap porsi perempuan dan laki-laki sama namun pada tingkat keterpilihannya beda. Pada aspek lain, perempuan juga belum bisa meyakinkan perempuan lainnya untuk memilihnya. “ meskipun daftar pemilih kita dominiasi perempuan, namun pemilih perempuan belum yakin kepada calon perempuan.” Tandasnya.

Sementara Akademisi STKIP Yapis Dompu, Enung Nurhasanah yang hadir dalam acara itu menambahkan bahwa salah satu yang menghambat partisipasi perempuan dalam pemilu tertuama menjadi pemilih cerdas adalah masih adanya hegemoni agama. Bahwa setiap isteri wajib tunduk dan patuh kepada suami. “misalnya, saya ingin memilih calon tertentu yang saya anggap baik namun suami menyuruh memilih yang lain sesuai pilihan suami. Mau tidak mau, sebagai isteri harus patuh.” Ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Nadirah yang juga hadir sebagai peserta di acara itu mengingatkan bahwa regulasi dan sistem pemilu kita saat ini telah memberikan ruang terbuka bagi partisipasi politik perempuan. Tiggal sekarang lanjutnya bagaimana perempuan menyiapkan kapasitas diri untuk pantas berada diruang public terutama menjadi politisi perempuan yang nantinya akan memberikan warna terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut isu perempuan. 

Pada acara itu terdapat masukan buat KPU yang disampaikan Asiah, salah satu aktivis perempuan yang menyatakan  bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemilih perempuan berpartisipasi dalam pemilu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi-informasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Untuk itu, ujarnya KPU agar secara masif memberikan pendidikan politik khusus untuk kaum perempuan.  " Sebagai pemilih perempuan, bagaimana kami mau berpartisipasi sementara kami tidak memahami pemilu itu seperti apa". Tandasnya.(Humas)








Jumat, 24 November 2017

Mendorong Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menggelar Diskusi Publik dengan tema mendorong partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu serentak tahun 2019, Sabtu (25/11) bertempat di Hotel Tursina.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Dompu mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mendorong partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu. Kenapa harus di dorong, lanjutnya karena dari hasil pantauan, analisi dan fakta/data yang kami miliki pemilih perempuan lebih banyak dari aspek kuantitas namun dari aspek kualitas masih rendah.

"Apa sebenarnya masalah perempuan, kenapa tidak berani berpartisipasi dalam pemilu padahal dari segi jumlah, pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Itulah yang akan kita diskusikan" Ujar Rusdy.

Adapun partisipasi perempuan tidak hanya sebagai caleg namun menjadi pemilih cerdas atau penyelenggara pemilu pun adalah bentuk partisipasi kaum perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi.

"Demokrasi yang sehat itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara tanpa dibatasi oleh gender atau jenis kelamin untuk menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan pemilu." Pungkas Rusdy (Humas).