Kamis, 12 Oktober 2017

Perindo, Partai Pertama Terima Formulir Model TT

Dompu,-- Ketua DPD II Partai Perindo Kab. Dompu, Nursyamsu, yang didampingi oleh Penghubung, M. Saleh Utje dan operator sipol, Juanda, menyerahkan dokumen daftar nama anggota,  baik hard copy maupun soft copy, (Lampiran 2 Model F2 Parpol) yang disertai bukti salinan KTA, dan KTP-e kepada Petugas penerimaan dokumen KPU Kabupaten Dompu, Kamis (12/10) sekitar Pukul 10.00 wita.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penerimaan dokumen dan operator sipol KPU Kab. Dompu, diketahui, jumlah keanggotaan DPD II Perindo Kab. Dompu, yang tertera dalam sipol sebanyak 484, dengan rincian keanggotaan perkecamatan sebagai berikut : Dompu 316, Hu,u 9, Kempo 16, Kilo 20, Manggelewa 54, Pajo 23, Pekat 31, dan Woja 15. Selanjutnya disandingkan dengan dokumen yang diserahkan oleh PERINDO, bahwa berdasarkan checklist pemeriksaan dokumen diketahui,  jumlah, susunan daftar nama keanggotaan telah sesuai dengan sipol yakni sebanyak 484, jumlah dan susunan salinan KTA parpol dan KTP-e juga sudah sesuai dengan jumlah dan susunan daftar nama keanggotaan parpol disetiap desa /kelurahan dalam satu kecamatan yakni sebanyak 484. 

Selanjutnya Koordinator Tim, Drs. M Yamin, menyerahkan Model TT. ADM.KPU.KAB/KOTA-PARAPOL Kepada ketua DPD II Perindo Kab. Dompu, Nursyamsu, sebagai bukti bahwa dokumen Perindo telah diterima oleh KPU Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto mengatakan bahwa partai Perindo merupakan partai pertama yang mendapatkan formulir model TT ADM.KPU.KAB/KOTA-PARAPOL dimana formulir tersebut merupakan Berita acara tanda bukti penerimaan KTA Partai Politik dan KTP Elektronik/SUKET. “Dengan demikian bahwa document kelengkapan persyaratan calon peserta pemilu tahun 2019 diterima dan nanti akan dilanjutkan dengan tahapan penelitian administrasi”. Jelasnya

Usai menyaksikan proses serah terima dokumen, Rusdy menyampaikan harapan agar partai politik lainnya segera menyerahkan dokumen berupa Salinan KTA dan KTP Elektronik serta daftar nama anggota partainya ke KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran. “ya kalau bisa secepatnya, jangan sampai menyerahkan diakhir masa pendaftranan. Sebab nanti kalau tim menyatakan tidak lengkap, maka tidak ada lagi masa perbaikan”. Jelas rusdy seraya menghimbau partai politik agar terus berkomunikasi dan berkodinasi dengan KPU. (Humas) 





Rabu, 11 Oktober 2017

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

P E N G U M U M A N
Nomor : 197 /SDM.02.1.PU/5205/KPU-KAB/X/2017

TENTANG
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK ( PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ) DAN CALON ANGGOTA PPS ( PANITIA PEMUNGUTAN SUARA )










1. Pengumuman
2. Lampiran (Formulir Pendaftaran dan Pernyataan

Unduh/Lihat dalam Folder

Besok Pendaftaran PPK dan PPS Di Umumkan, Ini Tahapannya!

Dompu,-Dalam rangka melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 ditingkat kecamatan dan desa, maka dibentuklan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan amanat undang-undang. PPK dan PPS itu akan dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu melalui proses seleksi. 

Hal itu disampaikan Anggota KPU Kabupaten Dompu Devisi SDM dan Parmas, Suherman pada acara rapat kordinasi persiapan seleksi PPK dan PPS kepada camat se Kabupaten Dompu, Rabu (11/11) bertempat diruang rapat Ketua KPU Kabupaten Dompu.

Lanjutnya, proses seleksi akan dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemadirian calon anggota PPK dan PPS. “Insha Allah sesuai tahapan, besok mulai tanggal 12 hingga 18 oktober akan diumumkan pembukaan pendaftarannya”. Terang Herman 

Setelah dibuka pendaftaran urainya, maka akan dilakukan penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober, kemudian dokumen tersebut akan dilakukan penelitian adminitrasi selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 22 hingga 24 Oktober. Hasil penelitian admiitrasi tersebut kemudian akan diumumkan sehari setelahnya (25 Oktober 2017). Selanjutnya yang lulus administrasi akan mengikuti seleksi test tertulis, untuk Calon anggota PPK dilaksnakan pada tanggal 28 Oktober dan 30 Oktober untuk test tertulis calon anggota PPS. Hasil test tulis akan diumumkan, untuk calon anggota PPK diurutkan mulai urutan 1 sampai 10 dan PPS mulai urutan 1 sampai 6 yang kemudian diwawancara pada tanggal 4-5 November bagi calon anggota PPK dan 6-10 November 2017. Hasil wawancara kemudian kita tetapkan calon PPK dan PPS terpilih pada tanggal 11 November 2017. 

“ Untuk diketahui baik calon anggota PPK dan PPS sama-sama akan mengikuti seleksi tertulis, kemudian terkait dokument pendaftaran PPK diserahkan langsung ke KPU Kabupaten Dompu, sementara dokumen pendaftaran PPS dapat diserahkan secara langsung ke KPU Kabupaten Dompu atau dapat diserahkan ke kantor desa/lurah setempat. Nanti KPU yang datang mengambil”. Jelas herman mengurai mekanisme penerimaan berkas pendaftaran seraya menyarankan agar nantinya semua tahapan, persyaratan dan berkas persyaratan dapat dilihat pada pengumuman yang akan disebarluaskan melalui media cetak, website dan halam fecebook KPU Kabupaten Dompu. (Humas)

Persiapan Seleksi PPK Dan PPS, KPU Dompu Gelar Rakor Dengan Camat.

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu  gelar rapat kordinasi persiapan seleksi PPK dan PPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 dengan camat se Kabupaten Dompu, Rabu (11/11).

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto menyampaikan bahwa rapat kordinasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, meminta  masukan dan saring ide dan gagasan tentang pembentukan PPK dan PPS serta sekretariatnya. 

"Pemilu/pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya. Untuk itu, butuh dukungan terutama camat, kepala desa dan lurah sebagai pemimpin diwilayahnya masing-masing.” Papar Rusdy

Lanjutnya, saat ini KPU Kabupaten Dompu sedang melaksanakan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 yang bersamaan dengan tahapan Pemilu 2019. Untuk Pilgub, kami akan melaksanakan tahapan pembentukan PPK dan PPS sementara pada tahapan pemilu, sedang menerima pandaftaran partai politik peserta pemilu. 

"Untuk Pembentukan PPK dan PPS ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada camat terkait dengan tahapan dan jdwal serta persyaratan bagi calon anggota PPK dan PPS agar nanti disampaikan kepada kades dan masyarakat diwilayah masing-masing. Karena ini menyangkut orang-orang yang akan direkrut menjadi anggota PPK dan PPS berada diwilayah kecamatan dan desa, maka kami berharap para camat menyampaikan pesan informasi ini kepada kades/lurah dan warganya." Terang rusdy sambil berharap agar camat bisa juga memberikan fasilitasi ruang sekretariat serta memberikan dukungan tenaga pendukung (staf secretariat PPK dan PPS) yang berkualitas nantinya.(Humas)







Senin, 09 Oktober 2017

KPU Dompu Terima Partai Perindo Serahkan Dokumen

Dompu,-KPU Kabupaten Dompu menerima pengurus DPC Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Dompu untuk menyerahkan dokumen kelengkapan pendaftaran calon peserta pemilu, Senin (9/10) di Aula KPU Kabupaten Dompu.  

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPC Perindo Kabupaten Dompu, Ir. Nursyamsu kepada ketua Tim Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon peserta pemilu tahun 2019, M. Yamin  sekitar Pukul 12.30 Wita.

Selanjutanya oleh Tim, Dokument itu diperiksa dan dilakukan pengecekan terhadap jumlah salinan KTA dan KTP yang dibawa dengan yang tertera di Sistem Partai Politik (Sipol) KPU yakni sebanyak 484 anggota adalah sesuai. Sementara untuk daftar kecamatannya tidak berurutan sebagaimana tertera dalam Sipol sehingga Tim menyarankan untuk melakukan perbaikan pada saat itu juga. Namun, pihak Partai Perindo memilih untuk melakukan perbaikan di tempatnya dan memastikan akan membawa kembali hasil perbaikan secepatnya di masa pendaftaran.

Untuk diketahui, perindo merupakan partai pertama yang menyerahkan dokumen ke KPU Kabupaten Dompu. (Humas)

Minggu, 24 September 2017

Wahyu : KPU adalah Pelayan

Ket. Foto : Anggota KPU Republik Indonesia, Wahyu Setiawan Ketika Memberikan Sambutan Pada Acara Peresmian RPP Segare Anaq KPU Kabupaten Lombok Timur

KPU memiliki tagline yakni KPU Melayani. Dalam rangka melayani, tugas KPU sesunguhnya ada dua. Pertama, melayani pemilih menggunakan hak pilih dan Kedua melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Oleh karena itu, KPU sesungguhnya adalah pelayan masyarakat. 

Demikian disampaikan Anggota KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan pada saat peresmian RPP Segare Anaq dan Launching Pilkada Lombok Timur, Selong (23/9) bertempat di Halaman Kantor Setempat.

"Jadi sesungguhnya kita ini adalah pelayan. Maka apa yang kita lakukan, harus mudah dipahami oleh masyarakat dan sebisa mungkin harus dekat dengan masyarakat". Tegas Wahyu

Ia juga menyampaikan bahwa peresmian RPP Segare Anaq ini merupakan peresmian RPP yang ke 324 di seluruh Indonesia dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman yang ada disuatu daerah dan rencananya pada tahun 2018 bahwa seluruh provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki RPP. Untuk diketahui, paparnya bahwa RPP ini merupakan salah satu media untuk melakukan aktivitas pendidikan pemilih dari sekian media yang ada.

"Kami berharap agar RPP ini betul-betul dimaksimalkan pemanfaatannya sebagai tempat kunjungan wisata demokrasi dan pemilu di lombok timur bagi orang-orang yang ingin belajar tentang kepemiluan." Ujar wahyu seraya meminta kepada pejabat yang mewakili Bupati Lombok Timur agar dapat memfasilitasi kunjungan pelajar ke RPP tersebut.

Imbuhnya selain mengembangkan RPP, saat ini KPU memiliki program baru yakni melaksanakan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Keluarga merupakan unit sosial paling kecil di masyarakat, semua akan bermuara pada keluarga.
"Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, masyarakat, ulama dan tuan guru agar berperan aktif mendorong pendidikan pemilih berbasis keluarg kalau keluragnya baik, maka masyarakatnya baik demikian juga sebaliknya kalau keluarganya rusak, maka masyarakat juga akan rusak, papar wahyu.

Pada acara yang dihadiri oleh pejabat di lingkup pemerintah daerah lombok timur, tokoh agama, masyarakat, komunitas itu wahyu juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU yang hadir tentang prasyarat pemilu itu berintegritas dan pentingnya melaksanakan kursus kepemiluan secara berkesinambungan kepada masyarakat atau kader-kader partai politik peserta pemilu. (Humas)