Rabu, 21 Februari 2018

Rakor Kampanye KPU Dompu Hasilkan Kesimpulan


Dompu,- Dalam acara rapat kordinasi pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2019 yang dilaksanakan PU Kabupaten Dompu dan dihadiri oleh Panwaslu, Polres, Dandim, Ketua MUI, tim kampanye pasangan calon, kepala dinas/instansi terkait, dan camat, Kamis (22/2l telah melahirkan beberapa kesimpulan.

Pertama, Peserta rakor berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara tertib dan damai. Kedua, Peserta rakor, terutama tim pasangan calon berkomitmen melaksanakan kampanye tanpa politisasi sara, hoax dan politik uang. Ketiga, Peserta rakor akan menidaklanjuti hasil rakor ini dengan meneruskan informasi kesimpulan rakor kepada instansi/lembaganya masing-masing. Terutama menghimbau kepada ASN, Kepala Desa dan apartur Desa agar menjaga netralitas serta menghimbau pengurus tempat ibadah agar tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanya. Keempat, Diminta kepada tim kampanye pasangan calon untuk menertibkan alat peraga kampanye-nya. Kelima, Membuat komitmen/pernyataan sikap dan dibacakan secara bersama yang ditandatangani oleh tim paslon dan disaksikan oleh KPU, Panwas, Kapolres, Dandim dan Ketua MUI Kabupaten Dompu.


Dipandu oleh Kasat Intelkam Polres Dompu, IPDA Abdul Haris masing-masing Tim kampanye pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan 4 membaca pernyataan sikap untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum selama kampanye. Tidak melalukan kampanye hoax, politisasi SARA dan Politik uang. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Humas)
Dompu,- KPU Kabupaten Dompu melaksnakan rapat koordinasi pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Kamis (22/2) yang dihadiri oleh Panwaslu, Polres, Dandim, Ketua MUI, tim kampanye pasangan calon, kepala dinas/instansi terkait, dan camat.

Plt. Ketua KPU Kabupaten Dompu, Suherman dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk menginformasikan terkait dengan pelaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 khusunya pelaksanaan tahapan kampanye kepada semua pihak. Lewat rakor ini juga, kita ingin menyatukan persepsi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksana, materi, larangan dan sanksi ketika terjadi pelanggaran dalam berkampanye.

Lanjutnya, pada akhirnya rakor ini kita harapkan terbangun kesepahaman dan kesepakatan dalam bentuk komitmen bersama terutama antara tim kampanye pasangan calon untuk menjaga agar pemilihan ini berjalan damai dan tertib. "Komitmen bersama itu penting agar semua kita dapat menjaga dan melaksnaan penyelenggaraan pemilihan ini dengan damai dan tertib." terang herman.

Tambahnya, kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 ferbruari hingga 23 Juni 2018. "Mari kita melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan, jangan kampanye hoax, politisasi SARA dan Politik uang" tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada tim kampanye pasangan calon yang hadiri bahwa alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU itu segera diturunkan, termasuk tidak boleh berkampanye melalui iklan media cetak dan elektronik karen itu juga difailitasi KPU.

"itu melanggar ketentuan, bahwa alat peraga dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk itu difasilitasi oleh KPU. Jadi selain itu APK yang tidak sesuai ketentuan dan tempat pemasangan, silahkan ditertibkan."Himbaunya (Humas)


Minggu, 11 Februari 2018

KPU NTB Tetapkan Pasangan Calon


Mataram,- KPU Provinsi NTB melakukan rapat pleno terbuka penetepan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Senin (12/2) bertempat di Hotel Lombok Raya.

Acara yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Anshori itu telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018 melalui Surat Keputusan dengan Nomor 256/pk-01/BA/52/Prov/II/2018.

"Setelah dilakukan penelitian persyaratan calon, seluruhnya telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018." Jelas Aksar

Keempat pasangan calon yang telah di tetapkan itu terdiri dari pasangan Suhaili-Amin yang diusung Golkar, Nasdem dan PKB. Adapun, pasangan Zul-Rohmi diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Ahyar-Mori diusung Gerindra, PPP, PAN, PBB, PDIP dan Hanura. Satu pasangan lainnya, yaitu Ali-Sakti Maju melalui jalur independen.

Untuk diketahui, rencananya selasa 13 Februari 2018 KPU akan menggelar pengundian nomor urut. (Humas)

Sabtu, 10 Februari 2018

KPU NTB Plenokan Nasib 16 Parpol



Mataram,- KPU Propinsi NTB menggelar rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual 16 partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, minggu (11/2) bertempat di Hotel Lombok Raya yang dihadiri oleh Devisi Hukum KPU Kab/Kota se-NTB, pimpinan partai pilitik, dan kepala badan/dinas terkait.

Setelah mendengar pembacaan dan laporan dari masing-masing Kabupaten/kota, Ketu KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Anshori mengetok palu dan menyatakan bahwa 16 Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019 dinyatakan Menuhi Syarat. 

Kemudian selanjutnya hasil plenolo terbuka ini akan disampaikan kepada KPU RI untuk dilakukan pleno penetapan Partai Pilitik oleh KPU RI pada tanggal 17 Pebruari 2018. 


Partai yang telah dinyatakan memenuhi syarat itu adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Hanura, PBB, PKPI, PAN, Demokrat, PPP, PDI-P, Perindo, PSI, Berkarya dan Partai Garuda (Humas)

Jumat, 09 Februari 2018

Bapaslon Ali BD dan Gede Sakti Memenuhi Syarat Dukungan



Mataram,-Dari hasil hasil verifikasi faktual hasil perbaikan yang telah dibacakan oleh masing KPU Kabupaten/kota tadi bahwa yang memenuhi syarat adalah sebesar 73.150 dukungan dan tidak memenuhi syarat sebesar 61.754 dukungan dari jumlah dukungan sebesar 134.904 dukungan. 

Demikian di sampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Ansari saat memimpin acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan hasil perbaikan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018, Sabtu (10/2) bertempat di Hotel Lombok Raya.

Lanjutnya, bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat tahapan pertama sebesar 252.818 dukung ditambah dengan dukungan yang memenuhi syarat pada tahap perbaikan ini sebesar 73.150 dukungan. Maka bakal pasangan calon a.n. Ali Bin Dahlan dan Ll. Gede Sakti mengantongi dukungan sebesar 325.968 dukungan.

"Dengan demikian bakal pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran." Ujar Aksar.

Sebagaimana diketahui, untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 melalui jalur perseorangan harus mengantongi minimal 303.331 dukungan.

Kamis, 08 Februari 2018

Ini Bentuk dan frekuensi Kampanye Pilgub NTB Tahun 2018


Lombok Barat,- Tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum minimal mengahadirkan 500 peserta dan KPU Provinsi menyediakan waktu 2 kali untuk masing-masing pasangan calon yang dibagi dalam 2 Zona, Zona Lombok dan Sumbawa. 

"Nanti silahkan pasangan calonnya yang menentukan dan memilih di kabupaten/kota mana untuk menggelar rapat umum. Yang penting kesempatnnya 2 kali di masing-masing zona untuk setiap pasangan calon." Demikian ungkap Ketua KPU NTB Ll Aksar Anshary pada acara rapat koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018 bertempat di Hotel Kila-Senggigi, Kamis (8/2).

Sementara itu lanjutnya, untuk pertemuan terbatas frekuensinya sebanyak 100 kali untuk masing-masing pasangan calon. Sedangkan untuk pertemuan tatap muka sebanyak 200 kali untuk masing-masing pasangan calon. 

Untuk kampanye dalam bentuk debat publik akan dilaksanakan sebanyak 2 kali melalui media Televisi. Harapan kami ujarnya, nanti apabila debat ini berlangsung, kami ingin KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS se NTB untuk nonton bareng dengan masyarakat.

"Ini cara kita menyebarluaskan secara visi, misi dan program pasangan calon secara masif sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih kita". Ujar Aksar

Untuk alat peraga kampanye berupa baliho sebanyak 5 buah pada setiap kabupaten/kota, umbul-umbul sebanyak 20 buah pada setiap kecamatan dan spanduk sebanyak 2 buah pada setiap desa/kelurahan se NTB. "Ketiga jenis alat peraga itu masingmasing untuk pasangan calon". Jelasnya. (Humas)

Persiapan Kampanye, KPU NTB Rakor Dengan KPU Kabupaten/Kota.




Lombok Barat,- KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Kamis (8/2) bertempat di Hotel Kila Senggigi yang diikuti oleh Anggota KPU Devisi SDM dan Parmas, Sekretaris dan Staf KPU Kabupaten/Kota se Propinsi NTB.

Ketua KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Anshari dalam sambuatanya pada acara itu mengatakan bahwa tahapan pilkada yang paling panjang adalah tahapan kampanye yang dimulai sejak 15 februari s.d 23 Juni 2018. Tentu pelaksanaan tahapan yang panjang ini akan diwarnai segenap aktifitas pasangan calon dan tim kampanyenya. 

Untuk itu, beberapa waktu lalu meskipun belum ada pasaangan calon. Kami telah mengundang tim penghubung bakal paslon untuk rapat kordinasi persiapan pelaksnaan tahapan kampanye.

Dalam rakor itu, kami telah meyepakati beberapa hal. Pertama, kami telah menyepakati bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dengan membagi dua zona. Kedua, kami telah menyepakati frekuensi kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka. Ketiga, kami juga telah menyepakati tentang debat melalui media media televisi sebanyak 2 kali. Keempat, Kami telah menyepakati dan telah menyampaikan kepada bakal pasangan calon tentang alat perga kampanye dan bahan kampanye.

Untuk diketahui jelas Aksar, kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tata muka. KPU propinsi tidak membuat jadwal, jadwal ditentukan oleh izin pasangan calon atau tim kampanye dari polda. kita hanya menetukan frekuensi bahwa setiap pasangan calon dapat melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebanyak 100 kali dan tata muka sebanyak 200 kali.

"Kita hanya menentukan frekuensi agar pasangan calon leluasa menyampaikan visi misi dan programnya kepada masyarakat namun yang penting mendapat izin polda dan tembusannya disampaikan ke KPU dan Bawaslu. Izin tersebut bisa dibuat secara kolektif apabila paslon telah memiliki perencanaan kampanye yang matang" paparnya.

Lebih lanjut Aksar mengatakan dalam menghadapi tahapan kampanye ini, KPU Kabupaten/Kota berkordinasi dengan pemerintah daerahnya untuk menyiapkan lapangan umum minimal 2 tempat untuk melaksanakan rapat terbuka bagi pasangan calon serta zona lokasi untuk pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota melakukan kordinasi dalam rangka penertiban alat peraga sebelum masa kampanye.

"Kordinasi ini penting agar tahapan kampanye ini dapat berjalan dengan baik dan lancar." Pungkasnya (Humas)