Bangun Desa Demokratis, KPU Dompu Gelar FGD

Rabu, 07 Desember 2016

Bangun Desa Demokratis, KPU Dompu Gelar FGD

Dompu,- KPU Kabupaten Dompu menggelar Focus Group Discussion (FGD) membangun desa demokratis, selasa (06/12).

Peserta diskusi berasal dari unsur Pemerintah Daerah (BPMPD, Kabag Hukum, Kesbangpoldagri, dan Dinas Dukcapil), Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Sekretaris dan BPD), Akademisi, Pers, LSM, dan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Rusdyanto yang membuka acara itu menyampaikan pembentukan desa demokratis merupakan gagasan besar dari KPU Dompu dengan tujuan ikut berpartisipasi mempercepat proses pembangunan di daerah. “kami yakin dan percaya dengan desa yang demokratis, akan berkontribusi bagi keberlangsungan pembangunan daerah.” Jelasnya

Rusdy menambahkan tentu konsep membangun desa demokratis ini belum sempurna, untuk itu kita berkumpul dalam forum FGD yang merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi terbatas dengan Stakeholders pada minggu lalu.

Lanjutnya, tujuannya adalah mempertajam pembahasan ide pembangunan desa demokratis, memunculkan ide-ide aktual dan rencana kegiatan lapangan, dan sharing informasi terkait dengan agenda demokrasi yang telah dilaksanakan.“Informasi-informasi, saran dan pendapat yang mucul dalam forum ini sangat penting bagi kami untuk perbaikan konsolidasi agenda demokrasi kedepan’ terangnya.

Kegiatan diskusi ini juga mengahadirkan 4 (empat) orang narasumber sebagai pengantar Diskusi, diantaranya Suherman (Devisi SDM KPU Dompu), Ilyas Yasin (Akademisi), Kurnia Ramadhan (DPRD Kabupaten Dompu, dan Sugeng Karyantio (BPMPD).

Dalam pengantar diskusinya, Anggota KPU Kabupaten Dompu, Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suherman menyampaikan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU yang diamantkan Undang-undang adalah melaksanakan sosuialisasi dan pendidikan pemilih. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membuat suatu konsep pednidkan pemilih dengan membangun desa demokratis.

Lanjutnya, desa demokratis adalah desa yang masyarakatnya cerdas dalam memilih pemimpinya lewat Pemilu, Pilkada atau bahkan Pilkades. Sebab, di negara demokrasi itulah salah satunya cara yang santun dan beradab dalam melakukan rekrutmen dan sirkulasi kekuasaan.

Ia memaparkan, ada banyak persoalan kepemiluan kita yang dalam diskusi ini perlu mendapat perhatian, solusi ataupun rekomendasi untuk perbaikan kedepan dalam menghadapi pemilu, pilkada atau bahkan Pilkades. Diantara masalah tersebut adalah salah satunya masih rendahnya kualitas demokrasi kita, praktek money politik masih menghantui, intimidasi dan kekerasan, kampanye hitam masih saja dapat kita temukan dalam setiap perhelatan demokrasi dan sebagainya.

“tentu masalah-maslah tersebut harus kita carikan solusinya dalam forum ini untuk perbaikan kualitas demokrasi kita kedepan’” jelasnya (Humas/YHY/Pho/ITR).