Aksar : Pilkada NTB 2018 Sukses

Kamis, 11 Oktober 2018

Aksar : Pilkada NTB 2018 Sukses

Ket. Foto : Saat pembukaan acara rapat evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2018, Kamis (11/10)

Mataram,- KPU Propinsi NTB menggelar rapat evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 mulai 11 s.d 14 Oktober 2018 di Hotel Lombok Raya-Mataram dihadiri ketua, anggota dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota se NTB.

Ketua KPU Propinsi NTB, Lalu Aksar Anshari dalam pembukaan acara tersebut, Kamis (11/10) mengatakan bahwa evaluasi yang akan diselenggarakan selama empat hari ini ada dua metode evaluasinya diantaranya evaluasi yang bersifat pelibatan pihak-pihak ekternal yang diselenggarakan dalam bentuk FGD dan evaluasi internal bersama mitra kerja kita dalam penyelenggaraan Pilkada NTB 2018.

"Evaluasi ini sangat penting untuk menyumbang satu rumusan yang baik tidak saja untuk Pilkada namun untuk pemilu 2019 yang kita laksanakan saat ini" Tegasnya.

Lanjut Aksar, kita patut bersyukur bahwa Pilkada 2018 cukup sukses dilihat dari beberapa indikator. Pertama, tingkat partisipasi meningkat. Untuk diketahui bersama bahwa tingkat partisipasi pemilih di pilkada tahun 2018 ini sebesar 75.12% jauh lebih tinggi dari Pilkada NTB sebelumnya sebesar 70.74%. "Tingkat partisipasi pemilih kita melampaui tingkat partisiapasi pemilih rata-rata nasional" jelasnya dengan penuh bangga.

Kedua, seluruh tahapan berjalan sebagaimana tahapan, program dan jadwal yang telah dirancang sejak awal, tidak ada yang ditunda karena gugatan atau sengketa. Ketiga, kita telah mampu membangun Pilkada 2018 ini memiliki transaparasi dan akuntabilitas di setiap tahapannya. Semua kebijakan dan keputusan KPU itu dapat diakses oleh publik, kurang dari 30 jam kita sudah mampu menyajikan hasil Pilkada melalui scan C1. Keempat, kita mampu melakukan efisiensi anggaran yang cukup besar.

" Dari total 167 M anggaran yang tersedia, kita dapat menghemat sehingga tersisa sebanyak 28 M. Ini anggaran paling kecil dari beberapa daerah yang pilkada yang pemilihnya jauh lebih kecil dari NTB" Ujarnya.

Untuk diketahui, penghematan anggaran itu dari logistik Pilkada, karena tidak adanya sengketa hukum. Kerena tidak adanya sengketa hukum, maka kita dapat memangkas masa kerja badan adhock. (Humas)