NPHD Pilgub NTB 2018 Ditandatangani

Keterangan Foto : Proses Penandatangan NPHD antara Ketua KPU NTB dan Kepala Bakesbangpoldagri NTB disaksikan oleh Sekretrais Daerah NTB (Foto/Dok. Humas KPU NTB)

Mataram, kpu-dompukab.go.id,- KPU Provinsi NTB dan Bakesbangpoldagri NTB menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub NTB 2018, Jum’at (5/5) bertempat di Rumah Langko Mataram.

Proses penandatangan NPHD tersebut dilakukan Ketua KPU Provinsi NTB Ll. Aksar Ansori dengan Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB H. Lalu Syafi’i dihadiri Kepala BIN daerah NTB, pejabat dari Korem 162/Wirabhakti dan Polda NTB, Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, Ketua KIP NTB, Ketua KPID NTB serta Jurnalis media cetak dan elektronik lokal NTB dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosyadi Sayuti.

Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan bahwa sejak bulan Juni 2016 pihaknya secara intensif berkomunikasi melalui Komisi I DPRD dan TAPD dengan mengajukan anggaran Pilkada 2018 sebesar 243 Miliar kepada Gubernur NTB. Namun lanjutnya setelah melalui uji klinis dan rasionalisasi akhirnya disepakati total anggaran Pilgub NTB 2018 sebesar 203 Milyar yang terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2017 sebesar 15 Milyar dan tahun 2018 sebesar 188 Milyar.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah berkomitmen mensukseskan Pilkada serentak 2018 ditengah sedang defisit anggaran. ini merupakan langkah maju bagi kita, sebab kita merupakan daerah kedua di Indonesia setelah Jawa Barat yang telah melaksanakan penandatangan Naskah Hibah Perjanjian Daerah untuk Pilkada serentak 2018”. tutur Aksar

Dengan penandatanganan NPHD ini, tegasnya akan sangat penting bagi KPU Provinsi NTB dalam melaksanaan tahapan persiapan Pilkada serentak 2018, seperti penyusunan regulasi, pembentukan dan pembiayaan badan penyelenggara adhook di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta tahapan awal pencalonan.

Lanjutnya, Pada pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2018 ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang akan ditanggung sepenuhnya oleh KPU Provinsi NTB. Selain itu ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima akan menunggu kesepakatan sharing anggaran antara Gubenur NTB dengan Bupati/Walikota ketiga Kabipaten/Kota tersebut.

“Kita berharap dengan Sharing anggaran tersebut, dapat menghasilkan kesepakatan tertulis sehingga dapat mengurangi beban APBD Prov NTB. Jika Sharing anggarannya berjalan maksimalkan dan porsinya diambil alih oleh APBD 3 Kabupaten/Kota maka akan dapat menghemat hingga 40 miliar”, paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosyadi Sayuti berharap dengan ditandatanganinya NPHD awal sebesar 15 Milyar rupiah ini merupakan langkah awal. Diisitilahkannya, "Penandatanganan NPHD ini merupakan Fajar Pilkada guna mensukseskannya pilkada serentak tahun 2018".

Tentu saja kita semua berharap nantinya pilkada serentak di NTB berjalan lancar dan damai tanpa ada gejolak politik. Suksesnya Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan kerja-kerja yang baik badan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu serta fungsi pengamanan dan koordinasi TNI/Polri dan Forkominda Provinsi NTB.

“Apabila ini berjalan sesuai ritme yang tepat, maka Insya Allah semua ini juga akan berjalan lancar dan sukses", tegas Rosyadi. (Humas)